SAMPIT – Percakapan telepon Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, dengan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga, Fahrizal Fitri, beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman itu, Irawati terdengar menangis dan menyampaikan kekecewaannya karena Kotim dinilai kurang mendapat perhatian pusat saat menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ribuan warganet pun memberi komentar.Percakapan itu terjadi pada Rabu (14/10/2026).
Setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni batal meninjau karhutla di Sampit dan langsung bertolak ke Pangkalan Bun. Pembatalan disampaikan kepada pejabat daerah pada pagi hari kunjungan.
Dalam telepon tersebut, Irawati menyebut masyarakat Kotim “kada diherani” (tidak dihiraukan). Ia mengatakan Forkopimda tidak mempersoalkan jika tidak ditemui, tetapi berharap para relawan bisa bertemu pihak kementerian.
Ia juga menyebut tiga relawan telah meninggal dunia. Irawati meminta keluhan dan kondisi darurat Kotim disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan.
Forkopimda, relawan, dan petugas pemadam disebut sudah menunggu di pinggir jalan dan menyiapkan tempat pertemuan. Irawati memohon bantuan tambahan karena sarana dan personel di daerah terbatas.
Menanggapi hal itu, Fahrizal mengaku tidak menerima informasi soal rencana penyambutan oleh Forkopimda Kotim maupun gugurnya tiga relawan.
Sebelumnya, Irawati sudah berharap kunjungan menteri tidak sekadar seremonial. Pemkab Kotim mengusulkan Kecamatan Seranau dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, sebagai lokasi peninjauan, karena api di dua wilayah itu belum padam meski pemadaman berlangsung sejak siang hingga dini hari. Waktu kunjungan di Kotim saat itu diperkirakan hanya sekitar satu setengah jam.
Irawati juga menyebut pusat selama ini menganggap Kotim baik-baik saja, padahal warga menghirup asap setiap hari. Wabup Kotim Ingin Menhut Lihat Langsung Kondisi Karhutla, Dorong Solusi Jangka Panjang .
Video percakapan itu memicu beragam reaksi di kolom komentar. Banyak warganet menyuarakan dukungan dan keprihatinan terhadap relawan di lapangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi lanjutan dari Kementerian Kehutanan soal pembatalan kunjungan dan tuntutan Pemkab Kotim.
