Hukum  

Penyidik Telusuri Rekaman Ponsel dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Penyidik Telusuri Rekaman Ponsel dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Penyidik Telusuri Rekaman Ponsel dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

INDONESIAKINI.ID – Penyidik mengamankan sebagian besar rekaman percakapan dari sejumlah telepon seluler yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rekaman itu kini didalami untuk menelusuri kemungkinan adanya permufakatan jahat serta dugaan tindak pidana lain.

Yusril menyebut sebagian data di komputer sempat dihapus, tetapi penyidik tetap memperoleh rekaman dari ponsel pihak-pihak terkait. “Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujar Yusril dalam keterangan yang dikutip dari YouTube Tribunnews, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Yusril, hasil pemeriksaan data mulai menunjukkan indikasi rencana permufakatan jahat. Namun, penyidik masih perlu mengungkap hubungan di antara pihak-pihak terkait, siapa yang merencanakan, dan sejauh mana dugaan tindakan tersebut telah dilakukan. Temuan awal itu belum menjadi kesimpulan bahwa makar telah terjadi.

Yusril menyatakan penyidikan dapat berkembang ke penerapan pasal lain, termasuk pasal terkait dugaan makar. Penambahan pasal dapat dikenakan kepada tersangka yang sudah ada atau diikuti penetapan tersangka baru, tetapi keputusan tersebut bergantung pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Ia menjelaskan, penanganan perkara makar perlu menelusuri tahapan perbuatan, dari permufakatan jahat dan persiapan hingga permulaan pelaksanaan. Penyidik harus memastikan apakah dugaan tindakan masih berupa rencana atau telah memasuki tahap pelaksanaan. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, menurut Yusril, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Motif dan tujuan dugaan penyadapan juga menjadi bagian dari pendalaman. Yusril menyebut penyidik perlu menilai kemungkinan adanya rencana membunuh Presiden, melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas, atau melumpuhkan pemerintah beserta alat perlengkapan negara, serta menelusuri kemungkinan tujuan lain yang diatur dalam ketentuan pidana makar.

Rekaman percakapan dan barang bukti elektronik akan digunakan untuk menyusun hubungan serta rangkaian perbuatan dalam perkara. Gelar perkara diperlukan untuk memperjelas konstruksi kasus dan menilai kemungkinan penerapan pasal tambahan. Yusril menegaskan dugaan makar masih harus dibuktikan melalui proses hukum; penentuan pihak yang bertanggung jawab menunggu hasil penyidikan dan kecukupan bukti.

Penulis: Indonesiakini.id