INDONESIAKINI.ID – Dokumentasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan mencatat puluhan kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Di tengah perdebatan mengenai penyebutan “pemerkosaan massal”, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan ia mengakui terjadinya kekerasan seksual, tetapi menilai penggunaan istilah tersebut harus ditopang bukti yang kuat.
Fadli menyampaikan klarifikasi melalui Instagram pada Sabtu (21/11/2026), sehari setelah mendapat kritik dari produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja. Kritik itu disampaikan saat Siera menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik dalam malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Siera menyoroti sikap yang dinilainya menyangkal tragedi pemerkosaan pada 1998 dan menunjukkan kurangnya empati. Menanggapi polemik tersebut, Fadli menyatakan, “Ya, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi dan saya mengutuk dengan keras dan kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.
Fadli juga mengatakan pelaku kekerasan seksual harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, ia menilai proses membawa perkara itu ke pengadilan menghadapi kendala pembuktian secara hukum.
Ia secara khusus mengulas istilah “massal”, yang menurutnya berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis. Karena itu, ia meminta penggunaan istilah tersebut didasarkan pada penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum, bukan pada dugaan yang belum teruji.
Fadli menyatakan belum menemukan catatan dan bukti kuat yang, menurut pandangannya, mendukung penyebutan pemerkosaan massal dalam kerusuhan 1998. Ia mengatakan informasi perlu diuji dan sejarah ditulis secara independen oleh sejarawan, dengan mengutamakan akurasi serta keterbukaan terhadap pemeriksaan publik. Pernyataan itu muncul di tengah catatan TGPF dan Komnas Perempuan yang mendokumentasikan puluhan kasus kekerasan seksual pada peristiwa tersebut.
Penulis: Indonesiakini.id




