Kebangkitan Finansial Papua Barat Daya: Prestasi Gemilang di Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) telah menunjukkan sebuah transformasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah periode yang menantang pada Tahun Anggaran 2024–2025, di mana terjadi penurunan kinerja dalam penyerapan dan penyusunan anggaran Otonomi Khusus (Otsus), provinsi termuda di Indonesia ini berhasil bangkit dan mencatatkan prestasi membanggakan di Tahun Anggaran 2026. Pencapaian ini menempatkan Papua Barat Daya dalam jajaran 10 besar nasional dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebuah torehan yang patut diacungi jempol mengingat usianya yang masih belia sebagai sebuah provinsi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, mengungkapkan bahwa perbaikan signifikan ini merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis dan kolaboratif. Upaya ini melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh Perangkat Daerah (PD) yang memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran, serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP Papua Barat Daya).
“Pada periode 2024–2025, kinerja Otsus memang masih menunjukkan angka yang rendah, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun dalam aspek administrasi penyusunannya,” ujar Yakob Kareth, mengakui tantangan yang dihadapi. Ia menambahkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, intensitas rapat koordinasi internal terus ditingkatkan secara signifikan. Fokus utama peningkatan koordinasi ini adalah dengan Perangkat Daerah yang secara langsung mengelola dana-dana Otsus.
Lebih lanjut, Pemprov PBD juga secara proaktif menjalin komunikasi dan koordinasi yang erat dengan berbagai kementerian di tingkat pusat. Pihak provinsi aktif berdiskusi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Kementerian Keuangan. “Setiap masukan, arahan, dan saran yang kami terima dari kementerian-kementerian tersebut selalu kami tindak lanjuti dengan serius. Puji syukur, hasil dari kerja keras dan kolaborasi ini mulai terlihat dampaknya pada Tahun Anggaran 2026,” jelas Yakob Kareth dengan nada optimis.
Terobosan dalam Penyusunan APBD 2026
Salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol adalah pencapaian Papua Barat Daya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Provinsi ini berhasil menembus 10 besar nasional dalam hal tata kelola dan penyusunan anggaran. Sebuah pencapaian yang semakin mengesankan ketika mempertimbangkan fakta bahwa Papua Barat Daya adalah provinsi yang paling muda di Indonesia.
Dalam konteks wilayah Tanah Papua sendiri, Papua Barat Daya berhasil menduduki peringkat pertama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun masih baru, provinsi ini mampu bersaing dan bahkan melampaui provinsi-provinsi lain yang telah lebih dulu berdiri.
Proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaporkan berjalan dengan sangat sinergis dan lancar. Mulai dari tahap awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dilanjutkan dengan persidangan bersama anggota DPRP Papua Barat Daya, hingga akhirnya penetapan APBD pada bulan November, seluruh tahapan telah dilalui dengan baik dan terkoordinasi.
Yakob Kareth menekankan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kekuatan kolaborasi, koordinasi yang efektif, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Semua elemen ini secara bersama-sama mampu mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. Meskipun provinsi ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan inheren sebagai daerah otonom baru, semangat untuk maju dan berkembang tetap menjadi prioritas utama.
Sebagai penutup dari rangkaian proses administrasi anggaran untuk tahun mendatang, Yakob Kareth menginformasikan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah berhasil diserahkan kepada seluruh Perangkat Daerah. DPA ini berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman operasional bagi setiap PD dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Tahun Anggaran 2026. Dengan tersedianya DPA, diharapkan seluruh program dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua Barat Daya.
