Koalisi Ormas Desak Gubernur dan Kapolda  Kalteng Tindak Tegas Hauling Batu Bara PT.SEAL

Koalisi Ormas dan Masyarakat Ancam Gelar Demo Besar-Besaran

Foto Pemantauan Lapangan Oleh Tim Koalisi Ormas terhadap aktivitas PT SEAL

KATINGAN, (INDONESIAKINI.id) – Maraknya hauling batu bara PT SEAL melalui jalan negara dari Tumbang Samba Kabupaten Katingan menuju pelabuhan PT SEAL di Desa Luwuk Bunter Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat protes keras dari Koalisi Ormas dan Masyarakat di Kalteng. Setiap hari hilir mudik ratusan truk mengangkut batu bara PT SEAL dari Tumbang Samba menuju Luwuk Bunter dengan jarak tempuh sekitar 142 km.Senin (8/07/2024).

Sebelumnya Koalisi Ormas dan Masyarakat Kabupaten Katingan telah menggelar dua kali rapat dan  secara tegas menyatakan Menolak Hauling Batu bara PT SEAL melalui jalan negara. Berdasarkan pengecekan Koalisi Ormas Bersatu ke dinas terkait diperoleh informasi aktivitas hauling tersebut tanpa mengantongi Ijin AMDALALIN. Demikian juga Amdal dan Perijinan Pelabuhan di Luwuk Bunter hingga sekarang tidak jelas. Padahal sesuai aturan, pelabuhan baru bisa operasional kalau ada Amdalnya.

PT SEAL diketahui memindahkan secara sepihak pelabuhannya dari ke Desa Luwuk Bunter Kabupaten Kotawaringan Timur. Padahal sesuai IUP dan Amdal, pelabuhan PT SEAL ditetapkan di Kereng Pakahi Desa Jahanjang Kabupaten Katingan. Perusahaan pun diwajibkan membuat jalan koridor ke dari lokasi tambang di Desa Tumbang Hangei Kabupaten Katingan menuju pelabuhan Kereng Pakahi. Jadi tidak bisa PT SEAL menyamakan dengan aktivitas angkutan sawit lewat jalan negara karena aturan perkebunan berbeda dengan pertambangan.

Berdasarkan Surat Dinas Lingkungan  Hidup Kabupaten Katingan Nomor 660.5/600/DLH-PPKL/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dijelaskan bahwa PT SEAL tidak pernah mengajukan perubahan lokasi pelabuhan sesuai dokumen RKL-RPL sehingga PT SEAL tetap berkewajiban membuat Jalan Angkut Batu Bara dan Terminal Khusus di Kereng Pakahi Desa Jahanjang sesuai dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang dimiliki PT SEAL.

“Sekarang sudah jelas bahwa perusahaan memindah sepihak pelabuhannya agar bisa mengangkut batu bara melalui jalan negara. Ini bertentangan dengan AMDAL perusahaan. Kan jelas sekali bahwa pelabuhannya di Kereng Pakahi dan wajib membuat jalan koridor. Kenapa malah diangkut ke Luwuk Bunter melalui Jalan Negara? Kami mendesak kepada Gubernur dan Kapolda Kalteng agar segera menghentikan hauling  batu bara PT SEAL melalui jalan negara”, tegas Ketua Aliansi Masyarakat Kabupaten Katingan Drs menteng  Asmin selaku salah satu ormas yang bergabung dalam gerakan menolak hauling batu bara PT SEAL melalui jalan negara.

Menteng menambahkan Koalisi Ormas akan melakukan demo besar-besaran bersama masyarakat dan gerakan mahasiswa di Kantor Gubernur dan Polda Kalteng apabila hauling batu bara yang meresahkan masyarakat luas tersebut dibiarkan. Menurutnya hauling batu bara di Jalan Negara membahayakan keselamatan masyarakat luas, terbukti telah terjadi  musibah tabrakan truk batu bara PT SEAL dengan mobil warga di Desa Patai pada hari Senin tanggal 25 Juni lalu.

Desakan juga datang dari ormas lain, DPW LBH Perisai Keadilan Rakyat Provinsi Kalteng melalui sekretarisnya Yinto Susanto telah menyampaikan permasalahan ini ke Presiden Jokowi. Menurutnya Jalan Negara yang dilalui oleh PT SEAL merupakan satu-satunya jalan Trans Kalimantan menuju ke IKN. Dikuatirkan hauling batu bara PT SEAL akan merusak jalan tersebut sehingga berdampak luas terhadap kemajuan pembangunan di Kalimantan.

“Kita sudah melihat hancurnya jalan di Gumas yang menjadi jalur hauling batu bara. Jangan sampai Jalan Trans Kalimantan ini juga hancur. Kasian Pak Presiden sudah bangun jalan trans Kalimantan dengan anggaran pusat, ini harus dijaga karena satu-satunya jalan ke IKN. Kalau jalan ini rusak, kita semua yang akan susah dan akan membuat daerah kita miskin dan tertinggal,” ujar Yinto.

Apabila dibiarkan hauling batu bara PT SEAL, menurut Yinto akan berdampak pada kerusakan jalan yang akan menyebabkan inflasi, kenaikan harga barang, terganggunya mobilitas barang dan orang, biaya ekonomi tinggi, meningkatnya kemiskinan, kemunduran pembangunan dan multi efek lainnya.

(Melz)

Penulis: Emelyanie