SURABAYA – Sejumlah kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan tidak menghadiri pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, menyusul adanya instruksi dari partai. Keputusan ini memicu perdebatan dan kekhawatiran akan potensi ketidakharmonisan antara kebijakan partai dan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap para kepala daerah yang lebih memilih mengikuti arahan partai dibanding menghadiri kegiatan pembekalan.
“Sangat disayangkan ada kepala daerah yang absen dari kegiatan ini. Mereka seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan partai,” ujar Lilik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).
Menurut Lilik, pembekalan di Akmil merupakan agenda penting bagi kepala daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Ia menilai bahwa kegiatan ini bisa menjadi bekal bagi para pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat.
“Pembekalan ini sangat krusial karena membekali kepala daerah dengan wawasan yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Jangan sampai kepentingan partai lebih diutamakan dibanding kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lilik menegaskan bahwa seorang kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka, sehingga segala keputusan yang diambil seharusnya berorientasi pada kepentingan publik.
“Saya berharap kepala daerah di Jawa Timur, dan di seluruh Indonesia, dapat memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau partai,” katanya.
Ia pun menyoroti pentingnya independensi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
“Seorang pemimpin daerah harus mampu bertindak secara mandiri tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
