SURABAYA – PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak usaha dari Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) dan bagian dari Grup Pelindo, kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pelabuhan yang bersih dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
Komitmen ini diwujudkan melalui audit eksternal atas dua sistem manajemen penting, yakni ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (BCMS).
Audit dilakukan oleh British Standards Institution (BSI), lembaga internasional yang berkompeten, selama tiga hari pada akhir April 2025, di lingkungan operasional TPS.
Momentum pasca Lebaran dipilih sebagai waktu yang tepat untuk audit ini, mengingat tradisi Idul Fitri yang identik dengan pemberian hantaran dan potensi gratifikasi, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan kebijakan perusahaan menjadi sangat penting.
Hasil audit menunjukkan bahwa TPS telah melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal, baik dalam upaya mitigasi risiko, menjaga keberlangsungan layanan, hingga perbaikan berkelanjutan sesuai dinamika industri.
“Salah satu upaya kami adalah rutin menyosialisasikan standar sistem manajemen kepada seluruh pihak terkait, termasuk larangan tegas terhadap praktik pungutan liar, korupsi, suap, dan gratifikasi. Kami juga membagikan stiker berisi pesan larangan tersebut lengkap dengan informasi kanal pelaporan,” ujar Erika Asih Palupi, Sekretaris Perusahaan TPS.
TPS juga menempatkan komunikasi intensif dengan pengguna jasa dan pemangku kepentingan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi kendala operasional. Melalui pendekatan ini, TPS dapat memantau proyeksi volume layanan dan memastikan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan.
Sebagai bagian dari sistem BCMS, TPS juga menyediakan informasi kanal komunikasi resmi untuk memudahkan pengguna jasa melaporkan kendala operasional, sekaligus mempercepat proses penanganan dan menjaga kualitas layanan.
Evaluasi dan monitoring berkala turut dilakukan oleh tim internal TPS, disertai validasi dari pihak ketiga seperti pengguna jasa dan lembaga audit. Proses ini melibatkan wawancara langsung dan audit berkala, baik audit surveillance tahunan maupun audit re-sertifikasi setiap tiga tahun.
“Terkait penerapan ISO SMAP dan BCMS, audit surveillance yang baru saja dilakukan menghasilkan lima rekomendasi perbaikan tanpa temuan mayor ataupun minor. Dengan hasil ini, TPS direkomendasikan untuk terus melanjutkan implementasi kedua sistem sebagai bentuk dukungan terhadap layanan yang prima,” pungkas Erika.
