Peningkatan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 5,45 persen. Dengan demikian, UMP 2026 mencapai Rp 2.455.898, meningkat dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.328.969. Kenaikan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
UMP 2026 akan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026 dan wajib diikuti oleh seluruh pemberi kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menjelaskan bahwa perhitungan UMP 2026 menggunakan rentang angka penyesuaian (Alpha) antara 0,5 hingga 0,9 sesuai kondisi wilayah.
Proses Penetapan UMP 2026
Dalam proses penetapan UMP 2026, terdapat pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan buruh, pengusaha (Apindo), akademisi, serta birokrasi (OPD terkait). Hasil pembahasan tersebut menyepakati penggunaan Alpha 0,7 sebagai dasar perhitungan kenaikan upah. Berdasarkan perhitungan tersebut, UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.455.898 atau naik sebesar Rp 126.929 dibandingkan UMP 2025.
Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Ia juga berharap UMP 2026 menjadi instrumen untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis, adil, dan produktif di seluruh wilayah NTT.
Dukungan dari DPRD NTT
Anggota DPRD NTT, Syaiful Sengaji, menyambut baik kenaikan UMP tahun 2026. Ia menegaskan bahwa setiap perusahaan dan pemberi kerja wajib menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, kenaikan UMP 2026 didasarkan pada perhitungan para ahli dan pakar di Dewan Pengupahan yang melakukan analisis dengan variabel tertentu.
Syaiful yakin bahwa kenaikan UMP akan memberi dampak positif bagi pekerja, terlebih dalam menggerakkan perekonomian rumah tangga. Namun, ia juga mengakui bahwa kenaikan UMP bisa membuat perusahaan kewalahan. Oleh karena itu, ia berharap kenaikan UMP tidak diikuti dengan PHK dan bahwa perusahaan serta pekerja tetap saling mendapatkan keuntungan.
Peran Pemerintah Daerah
Gubernur NTT meminta Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Dewan Pengupahan di setiap daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMP 2026. Tujuannya adalah agar kebijakan ini benar-benar menjadi jaring pengaman bagi tenaga kerja dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
UMP 2026 akan berlaku selama satu tahun, mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. Setiap perusahaan dan pelaku usaha dilarang menurunkan upah jika telah menetapkan nilai di atas UMP. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan perlindungan yang adil bagi pekerja dan stabilitas ekonomi di wilayah NTT.
