Praja IPDN Ditugaskan ke Aceh Tamiang untuk Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memberangkatkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Misi utama mereka adalah untuk membantu mempercepat pemulihan roda pemerintahan daerah yang terdampak parah oleh banjir dan tanah longsor. Para praja ini akan terlibat langsung dalam upaya pemulihan pelayanan publik, bahkan hingga ke tingkat desa, memastikan bahwa roda pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.
Pemberangkatan para praja ini dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, yang terdiri dari 413 praja, telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 3 Januari 2026.
“Pada pagi hari ini, kami memberangkatkan sebanyak 413, kloter pertama IPDN dan ASN (Aparatur Sipil Negara) Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang,” ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers yang digelar di Bandara Soekarno-Hatta pada hari yang sama.
Sisa praja lainnya dijadwalkan untuk berangkat pada Minggu pagi, 4 Januari 2026. Menteri Tito memastikan bahwa seluruh praja akan tiba dan berkumpul lengkap di Aceh Tamiang pada hari Senin, 5 Januari 2026. “Jadi, totalnya 1.138. Yang tanggal 5 nanti, Insyaallah nanti sudah lengkap ada di sana,” tegasnya.
Fokus Pemulihan Pemerintahan dan Layanan Publik
Dalam penugasan krusial ini, para praja IPDN tidak hanya diberangkatkan begitu saja. Mereka dibekali dengan berbagai peralatan kerja yang esensial untuk membantu proses pemulihan. Peralatan seperti sekop dan cangkul dibawa untuk membantu membersihkan lumpur yang masih menggenangi kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas publik lainnya yang terdampak bencana.
“Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka alat pembersih: sekop ya, kemudian cangkul,” jelas Menteri Tito.
Lebih dari sekadar kegiatan fisik membersihkan, para praja juga memiliki tugas penting untuk membantu aparatur pemerintah daerah setempat dalam memulihkan berbagai layanan publik. Fokus utama adalah pada desa-desa yang masih lumpuh pasca-bencana, di mana akses dan operasional layanan dasar terganggu.
“Lebih dari 200 [desa/kantor] di sana yang belum beroperasional. Dukcapil, layanan publik yang lain, itu harus bisa dihidupkan,” lanjut Tito, menekankan urgensi pemulihan layanan vital bagi masyarakat.
Penugasan ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Namun, Menteri Tito menyatakan bahwa ada kemungkinan perpanjangan masa tugas jika kondisi di lapangan masih membutuhkan kehadiran dan bantuan para praja.
Menteri Tito juga menegaskan bahwa pengerahan praja IPDN ke daerah bencana ini merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan mereka. Ini adalah bentuk pembelajaran lapangan yang sangat berharga, di mana para calon aparatur sipil negara ini berhadapan langsung dengan realitas penanganan bencana.
“Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian, ini bukan masalah kecil, masalah yang menjadi atensi nasional dan internasional,” imbuhnya, menyoroti signifikansi penugasan ini.
Apabila kondisi pemerintahan dan layanan publik di Aceh Tamiang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai, para praja IPDN berpotensi untuk digeser ke kabupaten lain yang juga terdampak bencana dan membutuhkan tambahan personel untuk mempercepat proses rehabilitasi.
Anggaran Kunci untuk Mobilitas Praja
Di balik upaya pengerahan praja IPDN ini, terungkap adanya kebutuhan mendesak terkait anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membuka blokir anggaran senilai kurang lebih Rp 20 miliar. Dana ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri untuk IPDN, namun sempat mengalami kendala pembukuan atau blokir.
Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana yang dihadiri oleh pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga terkait, dan kepala daerah yang terdampak bencana di Aceh. Rapat tersebut disiarkan melalui TVR Parlemen pada Selasa, 30 Desember 2025.
“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
“Cuma ada satu yang dibintangi, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti,” tambah Tito sembari tersenyum, menekankan betapa pentingnya dana tersebut untuk mendukung kelancaran mobilitas praja.
Menurut Menteri Tito, anggaran tersebut sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas para praja IPDN selama mereka menjalankan tugas di wilayah yang terdampak bencana. Para praja direncanakan untuk membantu menghidupkan kembali operasional pemerintahan daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, sebelum nantinya mereka dapat digeser ke wilayah lain yang juga mengalami dampak serupa.
“Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang lebih yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti,” jelas Tito mengenai rencana selanjutnya.
Persetujuan Menteri Keuangan untuk Pembukaan Blokir Anggaran
Menanggapi permintaan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan persetujuannya untuk segera membuka blokir anggaran sebesar Rp 20 miliar di Kementerian Dalam Negeri. Dana ini krusial untuk mendukung pengiriman dan operasional praja IPDN di daerah-daerah yang terdampak bencana.
“Tadi juga yang apa… IPDN yang dibintangi, itu bisa besok bisa pencairan? Bisa Anda ambil?” tanya Menteri Purbaya dalam rapat tersebut, menunjukkan respons cepatnya terhadap kebutuhan mendesak.
Pernyataan tersebut langsung direspons singkat oleh Menteri Tito Karnavian, “Perintah Komandan saja.”
“Ya sudah, Pak. Bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil-kecil itu,” ucap Purbaya, disambut dengan tepuk tangan dan gelak tawa dari para peserta rapat, menandakan lega dan apresiasi atas solusi yang diberikan.
