Ketegangan Memuncak di Keraton Kasunanan Surakarta: Perebutan Akses Fisik Mengancam Warisan Budaya
Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas, kali ini diwarnai aksi penggantian gembok di pintu-pintu strategis keraton. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan ketegangan antarpihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak signifikan pada akses publik terhadap warisan budaya dan kelancaran program konservasi bangunan cagar budaya.
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA), KPH Eddy Wirabhumi, menyatakan keprihatinannya atas penguasaan pintu-pintu vital keraton oleh pihak yang mengatasnamakan Sinuhun Purbaya. Menurutnya, tindakan mengganti gembok secara sepihak ini melampaui sekadar perselisihan internal keluarga. Hal ini telah merugikan masyarakat luas dan menghambat upaya pelestarian sejarah.
“Digembok-gembok paksa merugikan masyarakat juga mengganggu program konservasi,” tegas KPH Eddy Wirabhumi. Ia menambahkan bahwa penutupan akses ini sempat menyebabkan kelumpuhan operasional Museum Keraton, yang berakibat pada hilangnya kesempatan wisatawan untuk menikmati kekayaan budaya Solo. Dampaknya terasa nyata: publik kehilangan haknya untuk mengakses dan mengapresiasi warisan budaya, sementara agenda konservasi bangunan cagar budaya terhenti.
Ganti Gembok, Balas-Membalas di Gerbang Keraton
Situasi memanas pada Jumat sore, 16 Januari 2026. Menanggapi aksi penggantian gembok oleh kubu Purbaya, LDA bersama Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan melakukan manuver balasan. Mereka mengambil langkah tegas dengan mengganti kembali kunci-kunci di sejumlah titik yang sebelumnya dikuasai oleh pihak Purbaya.
Aksi ini dilaporkan sebagai respons atas kabar bahwa utusan Pakubuwono XIV Purbaya telah membongkar gembok lama menggunakan gerinda untuk mendapatkan akses masuk ke area keraton. Dengan demikian, LDA yang secara konstitusional berdiri di belakang Pakubuwono XIV Hangabehi, melakukan upaya serupa untuk merebut kembali kendali atas wilayah yang dianggap strategis tersebut. Perebutan akses fisik melalui penggantian gembok ini menjadi babak baru yang kian merumitkan sengketa internal di Keraton Solo.
Pesan Sejuk Wapres Gibran Terbentur Drama Gembok
Ironisnya, drama penggantian gembok ini terjadi hanya berselang beberapa jam setelah pertemuan kedua kubu yang bersengketa dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menitipkan pesan penting terkait menjaga kondusivitas Kota Solo.
Usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung, Gibran menyampaikan harapannya agar Kota Solo tetap terjaga kedamaiannya. “Kami titip ke Pak Wali mohon selalu dijaga kondusifitasnya. Aset-aset yang sudah terbangun mohon bisa ter-maintain dengan baik. Kota Solo yang penuh kebudayaan dijaga semua. Itu aja,” ujar Gibran saat itu, menekankan pentingnya pemeliharaan aset dan pelestarian kebudayaan. Namun, pesan damai tersebut seolah belum kering ketika ketegangan kembali memuncak di lingkungan keraton.
Akar Perselisihan: Dua Matahari di Satu Langit Keraton
Konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berakar dari dualitas kepemimpinan yang muncul pasca-wafatnya Sinuhun Pakubuwono XIII pada November 2025 lalu. Sejak saat itu, Keraton Solo seolah memiliki dua figur yang mengklaim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, menciptakan situasi “dua matahari di satu langit”.
Dua kubu yang berseteru adalah:
- PB XIV Purbaya: Pihak ini mendeklarasikan diri sebagai pewaris takhta saat prosesi pemakaman mendiang ayahandanya. Klaim ini kemudian memicu perselisihan lebih lanjut.
- PB XIV Hangabehi: Pihak ini dinobatkan secara resmi oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) dalam sebuah upacara yang digelar di Sasana Handrawina. Penobatan ini didasarkan pada mekanisme dan tradisi yang dipegang oleh LDA.
Hingga kini, pintu-pintu kayu jati keraton yang sarat akan nilai sejarah menjadi saksi bisu perebutan legitimasi kekuasaan. Keberadaan dua klaim kepemimpinan yang saling bertentangan ini menciptakan ketidakpastian yang mendalam. Selama kunci dan gembok masih menjadi alat sengketa, masa depan pemugaran bangunan bersejarah dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke salah satu pusat kebudayaan Jawa ini akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Situasi ini menjadi pengingat betapa kompleksnya menjaga warisan budaya di tengah dinamika kekuasaan.
