MERAUKE – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan peninjauan operasional di Pelabuhan Merauke guna memperkuat sistem logistik serta memastikan kelancaran arus barang di wilayah Papua Selatan. Salah satu langkah strategis yang mengemuka dalam kunjungan tersebut adalah rencana pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik.
Peninjauan lapangan dilakukan oleh perwakilan Bappenas, Adi Perdana, dengan melihat langsung aktivitas di area dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas pada Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke Julivan Ch. L. Salindeho, manajemen PT Pelindo Terminal Petikemas (TPK) Merauke, perusahaan pelayaran, serta perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Dalam kesempatan tersebut, rombongan memantau aktivitas bongkar muat serta kondisi operasional pelabuhan secara langsung. Sejumlah pemangku kepentingan juga menyampaikan berbagai masukan terkait penataan operasional serta pengembangan fasilitas pendukung logistik di Pelabuhan Merauke.
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho, mengatakan bahwa koordinasi antara operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pelaku logistik selama ini berjalan baik dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan.
“Upaya optimalisasi operasional sudah dilakukan bersama seluruh stakeholder kepelabuhanan. Namun, salah satu kebutuhan utama yang masih perlu diwujudkan adalah keberadaan depo peti kemas di luar area pelabuhan,” ujarnya.
Setelah peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang membahas penataan operasional sekaligus rencana pengembangan fasilitas logistik di kawasan pelabuhan.
Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, menilai pembangunan depo peti kemas di luar area pelabuhan menjadi langkah penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang di wilayah Merauke.
“Keberadaan depo peti kemas di luar pelabuhan sangat penting agar penanganan kontainer lebih fleksibel dan aktivitas logistik di dalam pelabuhan tidak menumpuk,” kata Abi.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan perusahaan pelayaran. Kepala PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Merauke, Puji Hermoko, berharap rencana penataan operasional dan pengembangan fasilitas logistik dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap rencana pengembangan fasilitas pendukung logistik ini dapat segera diwujudkan sehingga pelayanan kapal menjadi lebih efisien dan arus barang dari maupun menuju Merauke dapat berjalan semakin lancar,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, dua lokasi potensial untuk pembangunan depo peti kemas turut dipertimbangkan, yakni kawasan Pelabuhan Perikanan seluas sekitar 3,8 hektare serta lahan milik Pelindo seluas sekitar 1,7 hektare yang berada di belakang kantor Pelindo. Selain itu, rencana pembangunan akses jalan menuju lokasi depo juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi logistik.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas layanan terminal melalui penguatan peralatan dan pengembangan infrastruktur operasional.
“TPK Merauke akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, termasuk melalui penguatan peralatan operasional serta pengembangan infrastruktur guna mendukung kelancaran aktivitas logistik di Pelabuhan Merauke,” ujar Rasul.
Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan turut menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan tersebut. Hasil pembahasan ini selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan Bappenas sebagai bahan pertimbangan dalam mempercepat penanganan kendala operasional di Pelabuhan Merauke.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan pelaku usaha logistik, penguatan sistem logistik di Papua Selatan diharapkan semakin optimal sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
