Peningkatan Kualitas Pendidikan Muhammadiyah Di Tengah Meningkatnya Kepercayaan Publik
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah harus dijawab dengan peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, berbagai sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah menjadi salah satu motor gerakan dakwah Islam tersebut.
Berdasarkan data terkini, jumlah sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD hingga SMA mencapai 5.346 unit. Perinciannya adalah: 2.453 unit SD/MI, 1.599 SMP/MTs, dan 1.294 SMA/MA/SMK. Keseluruhan unit tersebut menampung lebih dari 1 juta peserta didik.
Fajar mengatakan, saat ini kepercayaan publik meningkat, sehingga tuntutan terhadap kualitas juga semakin tinggi. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah harus menjawab tantangan ini dengan keunggulan nyata.
Ia menekankan bahwa sejak diberi amanah untuk mendampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pihaknya berupaya merealisasikan arah kebijakan pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Visi presiden menekankan pentingnya keadilan dalam sistem pendidikan nasional, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta.
“Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus berkeadilan. Tidak boleh ada kesenjangan akses, perhatian, dan pelayanan antara sekolah negeri dan swasta,” ujar Wamen Fajar.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam acara halalbihalal di Perguruan Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026). – (ist)
Di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti, kebijakan yang berkeadilan terus diperkuat melalui langkah strategis yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem pendidikan.
Salah satu contohnya adalah diterbitkannya Peraturan Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN PPPK. Kebijakan ini memungkinkan para guru ASN, baik yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), untuk kembali mengajar di sekolah asal, termasuk sekolah swasta.
“Kebijakan ini penting untuk menjaga kekuatan sumber daya manusia (SDM) di sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan konsep sekolah terintegrasi yang akan mencakup satuan-satuan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah atas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan nasional.
“Kita ingin memastikan kesinambungan pendidikan dalam satu sistem yang utuh,” tambahnya.
Dalam konteks lembaga pendidikan yang dikelola Persyarikatan Muhammadiyah, Fajar menekankan pentingnya transformasi dari orientasi kuantitas menuju kualitas. Ia menegaskan bahwa sekolah Muhammadiyah harus semakin inovatif dan adaptif, tidak cukup hanya mengejar jumlah siswa, tetapi harus fokus pada kualitas dan mampu menjangkau segmen kelas menengah ke atas.
Menurutnya, hasil survei media sosial menunjukkan bahwa sekitar 90 hingga 92 persen responden memiliki pandangan positif terhadap Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Yang menarik, hampir setengah dari responden tersebut berasal dari masyarakat non-Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah menjadi kekuatan yang diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Capaian ini menjadi modal sosial yang besar sekaligus amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata. Fajar menegaskan bahwa kepercayaan yang tinggi harus dijawab dengan kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik.
