Oleh: Andi Yahyatullah Muzakkir
Founder Anak Makassar Voice
– Apakah Sekolah Rakyat adalah solusi mendasar pendidikan kita?
Saya pikir ini adalah sebuah pertanyaan serius yang harus kita urai bersama.
Banyak sekolah-sekolah rakyat yang telah menjalani proses pembangunan, menuai kontroversi di kalangan masyarakat.
Proyek ini tidak sepenuhnya diterima tetapi juga tidak sepenuhnya ditolak. Mungkin karena program pemerintah memang seharusnya di terima dengan catatan mesti diamati perkembangannya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini dikabarkan akan rampung tahun 2026-2027, dan akan beroperasi dalam waktu dekat.
Sehingga, para kontraktor dan buruh harian mengerjakan dengan penuh target, tentu penuh ketergesa-gesaan.
Kita mungkin bisa menerka-nerka bagaimana proses pembangunan di lapangan dengan serapan anggaran hingga 24,9 Triliun, sebanyak 20 Triliun difokuskan untuk pembangunan fasilitas di 200 lokasi baru, sebanyak 4,9 Triliun untuk biaya operasional.
Pertanyaan yang timbul, apakah berjalan secara efisien, tepat sasaran atau bagaimana?
Sehingga, kehadiran Sekolah Rakyat ini mesti menjadi perhatian kita, dari segi serapan anggaran, alokasi anggaran, sistem pendidikan, sistem perekrutan siswa dan tenaga pengajar ke depannya.
Tentang Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dengan sistem pendidikan gratis berasrama dimaksudkan bahwa salah satu tujuan dibangunnya ialah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Memang benar pada dasarnya pendidikan dipandang sebagai sebuah investasi masa depan yang akan menghasilkan keuntungan (Return On Investment) dengan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan.
Selain sebagai modal pengetahuan, penanaman karakter dan seterusnya yang membuat individu memiliki keterampilan dan pengalaman, agar lebih mudah beradaptasi, bergaul dalam proses peningkatan kualitas hidupnya.
Namun, dengan sistem pendidikan kita dengan kehadiran Sekolah Rakyat dan sekolah umum yang tidak mendapat perhatian banyak oleh pemerintah, apakah mampu menjadi sebuah jalan baru seperti yang tersebutkan di atas?
Sekolah Rakyat ini dimaksudkan menyasar anak-anak miskin, kurang mampu dan putus sekolah.
Dengan fasilitas gratis seratus persen, dari tempat tinggal bermodel asrama, biaya makan ditanggung, pakaian ditanggung, perlengkapan belajar hingga pelayanan kesehatan semua ditanggung pemerintah. Secara umum, konsep pendidikan ini dikesankan gratis. Tapi, apakah menyelesaikan persoalan pendidikan kita?
Sekolah Rakyat sebagai sebuah program unggulan pemerintah agaknya menimbulkan sebuah spekulasi mendalam bagi kita semua khususnya dalam bidang pendidikan.
Kenapa tidak, kita tahu bahwa masalah mendasar pada pendidikan umum kita dari tingkat dasar, menengah pertama hingga menengah atas belum mendapat perhatian serius, tidak terjadinya pemerataan, kurikulum belajar kita yang sudah tidak relevan hingga kualitas dan kesejahteraan para guru kita masih di bawah standar.
Tapi, rezim hari ini malah melahirkan sebuah model pendidikan baru yang dipandangnya bisa menyelesaikan satu masalah sementara model, bentuk hingga realisasinya di lapangan bisa berpotensi menimbulkan masalah baru, tumpang tindih pendidikan kita.
Belum lagi kehadiran Sekolah Rakyat di banyak Provinsi di Indonesia yang menyerap anggaran kita hingga triliunan.
Jika anggaran sebanyak itu dipakai untuk membenahi pendidikan umum kita seperti memberi bantuan gratis pada siswa kurang mampu, merenovasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai, bukannya akan melahirkan ekosistem pendidikan yang lebih baik lagi.
Stigma baru kian bermunculan, tentang kehadiran model pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat.
Kesan dan spekulasi baru terhadap kelas sosial dan kasta di kalangan siswa antara siswa umum dan siswa Sekolah Rakyat.
Dikarenakan siswa Sekolah Rakyat berasal dari kelompok miskin ekstream, kalangan tidak mampu dan putus sekolah.
Ringkasnya, dengan kehadiran Sekolah Rakyat Pemerintah sedang menciptakan pengkastaan model baru pada pendidikan kita. Belum lagi model asrama ini juga sebuah paradoks dalam pendidikan kita.
Siswa tinggal jauh dari keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga mereka lambat laun jauh dari norma, nilai dan identitas lingkungan sosialnya.
Mereka tidak tumbuh dengan nilai-nilai yang dalam dari keluarga dan tempat tinggalnya. Sebab, mereka dari kecil sudah terbiasa di asramakan.
Dalam situasi ini, bahwa benar Sekolah Rakyat belum dipandang mampu menjadi solusi pendidikan kita.
Di Sulawesi Selatan sendiri, telah dibangun Sekolah Rakyat di 9 titik.
Dengan serapan anggaran yang tidak main-main, kisaran 2,3 Triliun Rupiah.
Sebagai anak muda, mahasiswa, dan masyarakat umum mesti menyadari bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus kembali dipertanyakan perencanaannya, proses hingga tujuannya agar kelak tidak melahirkan persoalan baru tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.
Jika ingin melihat sejauh mana program ini berdampak, maka sebaiknya pemerintah membangun satu atau dua pilot project sebagai uji coba kelayakan, efektivitas dan potensi resiko maupun keberhasilannya, agar anggaran bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Tidak langsung membangun sebanyak-banyaknya pada titik di mana juga terdapat sekolah umum di dalamnya yang juga butuh pembenahan.
Ringkasnya, mencari titik paling terpencil, tertinggal dan terbelakang agar kehadiran Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan ini tepat sasaran.
Karena, sejauh ini program-program unggulan Pemerintah termasuk Sekolah Rakyat masih terkesan sebagai sebuah proyek belaka dan terkesan sangat dipaksakan.
Hal lainnya, pendidikan umum kita juga mestinya mendapat perhatian dari pemerintah dengan jalan pemberian beasiswa pada siswa kurang mampu, kehadiran Dana Bos atau anggaran Pemerintah untuk mensubsidi keperluan siswa di sekolah umum seperti pakaian sekolah, alat tulis, sepatu dan seterusnya.
Memperbaiki bangunan sekolah umum yang sudah tidak layak pakai, pemerataan pendidikan hingga menghadirkan kesejahteraan bagi para guru.
Keadaan di atas mungkin lebih masuk akal ketimbang menghadirkan sebuah sistem baru yang menyerap anggaran begitu banyak, dipaksakan di beberapa tempat dan tak tahu bagaimana potensi dan keberhasilannya kedepan.
