SURABAYA – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmen mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM). Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Komitmen itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, saat pembinaan pegawai bersama Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, di Ruang Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (4/9/2026) pagi.
Shodiqin mengatakan, Jawa Timur telah memperoleh predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM sejak beberapa tahun lalu. Karena itu, seluruh jajaran berupaya menjaga capaian tersebut agar tetap dipertahankan.
“Kami dari Kemendukbangga Jawa Timur berupaya mempertahankan predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM karena ini sudah kita peroleh beberapa tahun yang lalu. Mungkin salah satu provinsi yang sudah mempunyai dua predikat langsung yang harus kita pertahankan. Alhamdulillah, komitmen dari semua pegawai insyaallah mendukung,” ujar Shodiqin kepada awak media selepas acara.
Selain mempertahankan predikat zona integritas, pembinaan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan penilaian rapat tinjauan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025. Shodiqin menyampaikan apresiasinya karena kegiatan itu dihadiri langsung Irtama Ucok Abdulrauf Damenta selaku dewan pengarah.
Menurutnya, sejumlah arahan yang disampaikan dalam pembinaan akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait penguatan data dan sosialisasi antisuap di seluruh jajaran.
“Tadi sudah banyak arahan. Kami akan mengikuti dan melaksanakan petunjuk Bapak Irtama, terutama terkait data, termasuk pegawai kami yang sampai di tingkat kecamatan tetap mendapatkan sosialisasi terkait anti penyuapan, gratifikasi, dan sebagainya,” terangnya.
Shodiqin menegaskan, penguatan integritas tidak hanya ditujukan kepada pegawai di lingkungan kantor perwakilan, tetapi juga seluruh jajaran yang menjalankan pelayanan di daerah. Hal itu dinilai penting agar setiap pegawai bekerja secara profesional, berintegritas, dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Ia juga menyoroti adanya selisih data terkait kegiatan yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak kembali terjadi.
“Tadi kan ada selisih data terkait dengan kegiatan yang dilakukan di kabupaten/kota. Tentunya dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan OPD,” tegasnya.
Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya juga akan menghubungi para penyuluh KB di wilayah untuk memastikan persoalan serupa tidak terulang. Klarifikasi akan dilakukan dengan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data by numbers dari pusat.
“Apakah data yang dimasukkan itu memang error atau ada kesengajaan. Tentu kami akan menindaklanjuti menggunakan data by numbers dari pusat, supaya kita bisa klarifikasi pegawai kami di daerah. Harapannya supaya jangan terulang,” tandasnya.
Sementara itu, Irtama Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, menilai Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah memenuhi kriteria administrasi dan dokumentasi dalam penilaian standar ISO.
“Kami melihat dari aspek dokumen sangat bagus ya. Artinya memenuhi kriteria ISO. Namun kami berpesan juga dalam hal ISO ini tidak hanya masalah pemenuhan dokumen, tapi bagaimana terhadap kualitas layanan di lapangan,” kata Ucok.
Ia menegaskan, pemenuhan dokumen tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penerapan ISO. Menurutnya, kualitas pelayanan di lapangan harus mencerminkan prinsip-prinsip integritas yang menjadi dasar sistem tersebut.
“Sebab terkadang dokumennya bagus, tapi layanannya jelek. Nah, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Sudah menjadi kewajiban kami melakukan pembinaan kantor-kantor perwakilan agar pelayanan di lapangan juga menunjukkan esensi ISO itu,” paparnya.
Ucok juga meminta Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, yang baru menjabat sekitar tiga bulan, untuk memastikan berbagai hal yang telah dirintis pimpinan sebelumnya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Kaper kan baru tiga bulan di sini, meneruskan apa yang sudah dirintis baik oleh kaper sebelumnya, agar perform-nya itu lebih bagus lagi,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap unit-unit teknis di lapangan, terutama karena wilayah Jawa Timur cukup luas. Menurutnya, kunjungan berkala ke tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah yang perlu diatur bersama jajaran.
“Menjadi pesan menteri bahwa untuk melihat ke unit-unit teknis di lapangan. Itulah tugasnya Pak Kaper beserta jajarannya. Nanti akan diatur secara berkala melakukan kunjungan langsung ke kecamatan, misalnya seperti itu,” jelasnya
Dalam penilaian ISO, Ucok menyebut aspek integritas menjadi perhatian utama. Sistem tersebut, kata dia, diharapkan mampu mencegah maladministrasi, fraud, hingga penyalahgunaan kewenangan.
“Kan kita mencegah terjadinya maladministrasi, fraud, terus penyalahgunaan kewenangan. Nah, karena Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ini mengurus siklus hidup, otomatis datanya tidak boleh ada manipulasi,” terangnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan data menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen ISO karena seluruh layanan BKKBN berbasis data. Setiap kesalahan input, baik yang terjadi karena kekeliruan maupun unsur kesengajaan, perlu menjadi perhatian serius.
“Hal itulah yang diwujudkan dalam manajemen ISO. Karena layanan basisnya adalah data. Kadang data ada yang salah. Apakah salah input ataukah ada unsur kesengajaan? Karena setiap satu data yang diinput itu bagi kami sudah cost,” tambah Ucok.
Menurutnya, pengelolaan data tersebut berkaitan erat dengan siklus hidup manusia, termasuk layanan kontrasepsi, upaya mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, serta pengelolaan layanan secara profesional dan akuntabel.
“Alasannya karena siklus hidup tadi kaitannya dengan masalah kontrasepsi, bagaimana mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, juga memanage layanan secara profesional dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” urainya.
Ucok menambahkan, dari sisi data, Jawa Timur dinilai sudah cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah pelayanan yang perlu diperkuat, terutama karena luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personel maupun anggaran.
“Kalau Jawa Timur dari segi datanya sudah bagus. Tapi ada beberapa pelayanan yang perlu dilakukan. Karena kan wilayahnya luas, tapi juga terbatas anggota Pak Kaper, jadi harus diatur keterbatasan anggaran saat ini, bagaimana cara menjangkau layanan-layanan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan kecamatan termasuk desanya juga,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai keterbatasan personel dan anggaran perlu diimbangi dengan strategi jangkauan layanan yang cermat. Selain itu, diperlukan terobosan baru dari pusat yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.
“Kita nanti akan kita lihat, apanya nih yang akan dikasih? Ternyata kebijakannya. Mereka harus ada terobosan baru. Kalau kebijakan baru dari pusat harus menyesuaikan kebijakan kekinian gitu,” pungkasnya.
