Wali Kota Semarang Dorong Peningkatan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, terus berupaya memperkuat kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui partisipasi dalam Dialog Nasional bertajuk Praktik Baik MBG. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 30 April 2026 di Hotel Gumaya, Semarang. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi dan praktisi guna memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pengamat pangan, Dr. Inneke Hantoro, S.TP. M.Sc., dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UNIKA Soegijapranata, menyatakan bahwa secara konsep, program MBG sudah tepat. Namun, ia menyoroti bahwa tantangan utama terletak pada implementasi yang masih memiliki banyak celah.
“Program ini baik, tetapi implementasinya belum kuat. Jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi SDM, hingga Sistem Pengelolaan Penyediaan Pangan (SPPG) masih perlu dibenahi secara serius,” ujarnya.
Inneke menekankan pentingnya menjaga standar keamanan pangan dengan disiplin. Ia menilai bahwa kasus makanan tidak layak atau keracunan bukan hanya insiden teknis, tetapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik.
“Jika masih terjadi kasus keracunan atau makanan tidak layak, program ini akan terus ditolak. Orang tua tidak akan mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya,” tambahnya.
Selain itu, Inneke menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Tanpa sistem yang terbuka dan akuntabel, program MBG akan sulit mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan efektivitas pendekatan yang terlalu sentralistik dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kondisi di lapangan sangat beragam dan tidak bisa sepenuhnya diatur dari pusat tanpa melibatkan daerah.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi, apakah sistem yang terlalu terpusat ini sudah tepat, atau justru perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan sekolah,” jelasnya.
Dari sisi praktisi dan pengamat, harapan terhadap Dialog Nasional ini sangat jelas yakni harus menghasilkan keputusan, bukan sekadar kesimpulan. Forum ini diharapkan mampu mendorong perubahan nyata, terutama dalam tiga hal utama yakni standar keamanan pangan yang ketat, sistem pengawasan yang transparan, dan pelibatan aktif pemerintah daerah serta sekolah.
“Dialog seperti ini harus berujung pada langkah konkret. Perbaikan kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditunda, dan pelaksanaan program harus lebih terbuka serta adaptif terhadap kondisi di lapangan,” tegas Inneke.
Pemerintah Kota Semarang memandang masukan ini sebagai catatan penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sekolah dinilai menjadi kunci untuk memastikan program ini benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan risiko.
