JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan sertifikasi kompetensi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, berbagai skema sertifikasi yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini.
“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Sebanyak 15 skema sertifikasi kompetensi yang disiapkan meliputi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.
Melalui berbagai skema tersebut, lulusan MagangHub diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah. Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah melakukan pemetaan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.
Hasil pemetaan menunjukkan BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta masing-masing mampu menyelenggarakan 15 skema sertifikasi. Sementara itu, BBPVP Bekasi memiliki kapasitas 11 skema sertifikasi.
Kemudian, BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing dapat menyelenggarakan 10 skema sertifikasi. BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing memiliki kapasitas sembilan skema, sedangkan BPVP Bantaeng delapan skema sertifikasi.
Selanjutnya, BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing mampu melaksanakan tujuh skema sertifikasi. BBPVP Serang memiliki kapasitas enam skema, sedangkan BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing empat skema. Adapun BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing dapat menyelenggarakan tiga skema sertifikasi.
Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker.
Melalui program ini, Kemnaker berharap akses sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub semakin luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.
