SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam agenda High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2026).
Mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem investasi yang semakin kompetitif. Berbagai langkah strategis terus didorong, mulai dari harmonisasi tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), hingga peningkatan konektivitas dan infrastruktur penunjang.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, secara resmi meluncurkan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur. Menurutnya, pencanangan tersebut menjadi langkah awal untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi investasi data bagi masa depan pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) Tahun 2026, jumlah unit usaha di Jawa Timur telah mencapai sekitar 5,09 juta usaha atau meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016.
Meski demikian, kata Nashrul, pemerintah tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah usaha. Data mengenai karakteristik pelaku usaha, sektor unggulan, tingkat pemanfaatan teknologi digital, hingga tantangan yang dihadapi dunia usaha juga menjadi kebutuhan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian nasional maupun daerah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di masa depan.
Pelaksanaan sensus tahun ini dinilai semakin penting mengingat perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan ekonomi digital, perubahan perilaku konsumsi masyarakat, hingga lahirnya berbagai model bisnis baru membutuhkan dukungan data yang relevan dan terkini agar kebijakan pemerintah mampu menjawab tantangan zaman.
Nashrul juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa karena data yang dihasilkan akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Nashrul mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Jawa Timur, untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
“Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan lahir pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
