JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh anggota DPR dan DPRD agar tidak menyalahgunakan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan, penggunaan dana pokir harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pokir itu memang diatur dalam sistem perencanaan, tapi kalau dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu pelanggaran. Jangan main-main dengan dana pokir,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Peringatan ini juga diamini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perwakilan KPK, Setyo Budiarho, menyatakan bahwa lembaganya tidak akan segan-segan menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan dana pokir.
“Setiap ada yang bermain dengan dana pokir, saya akan tindak. Ini uang rakyat, bukan alat untuk memperkaya diri,” ujar Setyo tegas.
Sementara itu, aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Zefferi, menyatakan pihaknya siap terlibat aktif dalam mengawasi alokasi dan penggunaan dana pokir, terutama di tingkat DPRD kabupaten/kota.
“Kami akan memantau ketat penggunaan dana pokir oleh DPRD kabupaten dan kota. Jangan sampai dana ini menjadi bancakan elite daerah,” kata Zefferi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Menurut Zefferi, pengawasan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan integritas dalam penggunaan anggaran daerah, termasuk pokir yang sering kali menjadi celah praktik korupsi.
KPKB mendesak agar seluruh proses pengusulan dan pelaksanaan pokir terbuka untuk publik, serta didukung dengan pelaporan yang transparan kepada masyarakat.
(M. Rojai)
