SURABAYA – Upaya percepatan reformasi sektor logistik di kawasan Asia Tenggara mendapat angin segar lewat penyelenggaraan Regional Workshop on Time Release Study (TRS) yang digelar di Surabaya pada 18–19 Juni 2025. Kegiatan ini mempertemukan para perwakilan institusi kepabeanan dari negara-negara anggota ASEAN dalam rangka memperkuat kerja sama lintas batas dan meningkatkan efisiensi logistik kawasan.
Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI bersama RT4D (Regional Trade for Development) yang merupakan bagian dari kerja sama ASEAN-Australia-New Zealand FTA, serta didukung oleh World Customs Organization (WCO), workshop ini mengusung tema “Enhancing Cross-Border Cooperation and Efficient Trade Facilitation through Time Release Study.”
Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, Susila Brata, menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika global dalam sambutannya. “TRS menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perbatasan. Melalui workshop ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama dan best practice antarlembaga kepabeanan di kawasan,” ujar Susila.
TRS merupakan metode pengukuran waktu dari kedatangan barang di pelabuhan hingga keluar dari kawasan pabean, yang digunakan untuk menganalisis hambatan logistik dan mempercepat aliran barang. Dalam konteks ini, penerapan Coordinated Border Management (CBM) dan National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi fokus utama, sebagai upaya mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan logistik—baik di dalam negeri maupun antarnegara.
Salah satu agenda penting dalam workshop ini adalah kunjungan lapangan ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak perusahaan dari Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Rombongan delegasi ASEAN dipimpin oleh Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi.
Sekretaris Perusahaan TPS, Erika A. Palupi, menjelaskan bahwa TPS terus berbenah melalui digitalisasi dan integrasi sistem, termasuk integrasi teknologi pelabuhan dengan sistem kepabeanan. “Kami mendukung penuh implementasi NLE dengan membangun infrastruktur yang efisien dan terhubung. Salah satunya melalui penerapan single window untuk proses clearance barang secara real-time,” ungkap Erika.
Selain digitalisasi, TPS juga menerapkan sistem skrining keamanan kargo menggunakan X-Ray dan HicoScan untuk memastikan keamanan dalam rantai logistik. TPS aktif mendorong efisiensi logistik nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan platform digital yang menghubungkan importir, eksportir, otoritas pelabuhan, dan bea cukai.
Selama 2024, TPS mencatatkan arus peti kemas sebesar 1.584.774 TEUs, sementara dalam lima bulan pertama 2025 telah mencapai 632.567 TEUs—menunjukkan peran strategis pelabuhan ini dalam mendukung kelancaran arus barang internasional.
Workshop ini juga menjadi wadah penting untuk mempererat kolaborasi regional dalam mendorong sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Para peserta sepakat bahwa penguatan koordinasi serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem logistik yang tangguh dan kompetitif di kawasan ASEAN.
