SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 38 bupati/wali kota dan Bank Indonesia Jatim menyepakati langkah terpadu untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TPZ2ED yang digelar di Surabaya, Selasa (25/11).
Agenda tingkat tinggi ini menyatukan tiga isu strategis sekaligus, yakni pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketiganya diposisikan sebagai fondasi utama Jatim dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim sebagai lumbung pangan nasional memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
“Inflasi terkendali, digitalisasi berjalan, dan pertumbuhan ekonomi meningkat hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh daerah. Semua harus bergerak sesuai roadmap yang sudah disepakati,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Ibrahim, turut mengapresiasi sinergi daerah yang selama ini membuat Jawa Timur menjadi salah satu rujukan nasional dalam stabilitas harga dan akselerasi ekonomi digital.
“Stabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan adalah tiga pilar yang harus kita jaga bersama. Mengelola Jatim berarti ikut menjaga masa depan ekonomi Indonesia,” katanya.
Pada forum tersebut, Pemprov Jatim dan BI meresmikan Dashboard TPID Jawa Timur, sebuah sistem pemantauan terbaru yang memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID se-Jatim menyepakati sejumlah quick wins, antara lain:
– Peningkatan produktivitas pangan melalui bantuan benih unggul dan pengembangan kawasan hortikultura.
– Perluasan pasar murah serta distribusi beras SPHP untuk menjaga keterjangkauan harga.
– Penguatan pengawasan distribusi barang bersama Satgas Pangan.
– Monitoring harga harian lewat SISKAPERBAPO dan platform daerah.
Sementara itu, TP2DD menetapkan tiga langkah percepatan digitalisasi daerah, meliputi:
– Penyelarasan implementasi opsen pajak daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.
– Optimalisasi transaksi digital pemerintah daerah, baik pendapatan maupun belanja.
– Penguatan infrastruktur digital melalui program Jatim Internet and Connectivity (Infinity).
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada sembilan kabupaten/kota serta sembilan OPD yang dinilai memiliki capaian terbaik dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi.
Ke depan, Pemprov Jatim, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan menargetkan penguatan sinergi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.”
