Upaya Pemerintah Percepat Pemulihan Tiga Provinsi Pasca Bencana Sumatera
Pemerintah Indonesia secara intensif melancarkan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi tiga provinsi yang terdampak parah oleh bencana banjir dan tanah longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Guna memastikan percepatan pemulihan berjalan efektif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera. Pertemuan ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah terdampak, yang diselenggarakan di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.
Dalam forum tersebut, para pemimpin daerah, termasuk Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati dari wilayah yang terkena musibah, menyampaikan secara langsung berbagai kendala dan aspirasi mereka kepada jajaran menteri dan pejabat pemerintah pusat.
Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara turut hadir dalam rapat koordinasi ini, meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial beserta Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, Direktur Utama PT Telkomsel, dan Direktur Utama PLN.
Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Salah satu langkah strategis yang diambil oleh DPR RI adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera. Satgas ini akan beroperasi dari Aceh untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam upaya pemulihan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa keberadaan Satgas di lokasi bencana sangat krusial.
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” ujar Dasco.
Ia menambahkan bahwa penempatan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga di satu lokasi diharapkan mampu mengakselerasi koordinasi dan mempermudah pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. “Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” jelasnya.
Dasco menegaskan bahwa tujuan utama digelarnya rapat koordinasi ini adalah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan yang diupayakan oleh pemerintah dan DPR berjalan secara terpadu dan terfokus. “Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” pungkasnya.
Jaminan Kesiapan Dana untuk Pemulihan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan jaminan penuh terkait ketersediaan dana pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk pembangunan jembatan darurat dan penyediaan hunian bagi para korban bencana di Sumatera.
Purbaya menjelaskan bahwa percepatan penyaluran dana darurat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Hingga saat ini, total dana darurat yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar, dialokasikan untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
“Total darinya Rp268 miliar, yang di tiga provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua, Pak,” ungkap Purbaya.
Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme penyaluran dana tanggap darurat melalui satu pintu yang terpusat pada BNPB. Purbaya menambahkan bahwa BNPB telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember 2025.
“Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu,” katanya. Dari total Rp1,4 triliun yang diajukan BNPB, sebesar Rp650 miliar secara spesifik dialokasikan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera. “Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini, BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak,” jelas Purbaya.
Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Purbaya menekankan bahwa anggaran yang telah diajukan tersebut siap untuk dicairkan, asalkan proses pengajuan dilakukan sebelum akhir tahun anggaran agar tidak menjadi silpa. Anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi dan korban bencana, sepanjang proses pembangunan telah dimulai dan pengajuannya dilakukan melalui BNPB.
“Kalau huntara dan huntap, itu untuk tahun ini juga kalau sudah ada yang dibangun, ya bisa di-charge ke kita, kita cairkan melalui dana channel BNPB tadi,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran jangka menengah melalui APBN 2026 untuk program pembangunan kembali wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Estimasi kebutuhan dana untuk program ini diperkirakan mencapai Rp51 triliun hingga hampir Rp60 triliun. “Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana,” kata Purbaya.
Ia menegaskan kembali kesiapan pemerintah untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, baik melalui BNPB maupun satuan tugas yang dibentuk atas instruksi Presiden. “Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana itu kami siapkan dan tidak kami ganggu,” tegasnya.
Percepatan Pemulihan Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Pendukung
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa pemerintah menambah 280 unit perangkat Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana Sumatera.
“Untuk daerah yang belum pulih ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim, Senin (29/12/2025).
Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi terdampak, termasuk dalam penyediaan pasokan listrik. “Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya,” ucapnya.
Ia juga melaporkan progres pemulihan operasional rumah sakit umum daerah (RSUD). Dari total 867 puskesmas yang terdampak, hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan dan terus diakselerasi. “Kami terus melakukan pengiriman fasilitasi relawan para dokter spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang internship menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir,” tuturnya.
Saat ini, Pratikno menambahkan, lebih dari separuh wilayah kabupaten/kota terdampak telah berhasil bertransisi dari fase tanggap darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tenda Sekolah untuk Kelangsungan Pendidikan
Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sebanyak 54 sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akan melaksanakan proses belajar mengajar di dalam tenda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa sekolah-sekolah ini tidak dapat digunakan karena tingkat kerusakan yang sangat serius, bahkan beberapa di antaranya mengalami kerusakan total.
“Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius, bahkan sebagian sekolah memang sudah rusak total,” tutur Abdul Mu’ti di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).
Para siswa dari 54 sekolah tersebut akan mengikuti kegiatan belajar mengajar sementara di tenda-tenda yang telah disiapkan. “Mereka harus belajar di tenda dan sudah kami siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara,” jelas Mu’ti.
Mu’ti memastikan bahwa anak-anak di wilayah terdampak bencana akan tetap mendapatkan hak pendidikan mereka pada tahun ajaran baru yang dijadwalkan dimulai pada 5 Januari 2026. “Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” tuturnya.
Untuk itu, pemerintah memberikan kelonggaran bagi para siswa yang belajar di tenda pengungsian. Mereka tidak diwajibkan mengenakan seragam atau sepatu. “Mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus,” ucapnya.
