JAKARTA,
Perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah kembali mengemuka seiring dengan munculnya usulan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini memicu berbagai tanggapan dari partai-partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
PKS Kaji Ulang Sistem Pemilihan Kepala Daerah
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sikapnya yang masih dalam tahap kajian mendalam terkait usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa partainya berupaya mencari sistem terbaik yang paling menguntungkan bagi masyarakat dan masa depan demokrasi Indonesia.
“Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid pada Senin (29/12/2025).
Proses kajian yang dilakukan PKS tidak hanya terbatas pada internal partai. Kholid menjelaskan bahwa PKS akan secara komprehensif mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Langkah ini mencakup diskusi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi, serta mendengarkan pandangan dari para pakar, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan civitas akademika di perguruan tinggi.
“Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” ungkap Kholid. “Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman-teman partai politik lain, khususnya dengan teman-teman partai koalisi.”
Pendekatan PKS yang inklusif ini menunjukkan komitmen partai untuk memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan aspirasi yang luas dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menemukan model pemilihan kepala daerah yang paling efektif, efisien, dan demokratis.
Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
Berbeda dengan PKS yang masih dalam tahap kajian, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, berargumen bahwa sistem ini dapat membawa efisiensi yang signifikan, terutama dari sisi anggaran.
Sugiono memaparkan bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD dinilai lebih efisien dalam berbagai aspek. Mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, alokasi anggaran, hingga keseluruhan ongkos politik yang terlibat dalam proses pemilihan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam sebuah pernyataan pada Senin (29/12/2025).
Untuk memperkuat argumennya, Sugiono memberikan perbandingan data anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ia menyoroti bahwa pada tahun 2015, dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pilkada mencapai hampir Rp 7 triliun. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2024, di mana dana hibah APBD untuk pilkada membengkak menjadi lebih dari Rp 37 triliun. Lonjakan anggaran ini menjadi salah satu alasan utama Gerindra mendukung efisiensi melalui pemilihan oleh DPRD.
Selain isu anggaran, Gerindra juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Sugiono menganggap biaya kampanye yang sangat mahal seringkali menjadi hambatan bagi individu-individu yang sebenarnya memiliki kompetensi dan niat tulus untuk mengabdi kepada masyarakat.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi,” tegas Sugiono. “Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa.”
Oleh karena itu, Partai Gerindra memandang bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban finansial calon, sekaligus memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah sosok yang benar-benar mumpuni dan memiliki integritas, terlepas dari kemampuan finansial mereka.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” pungkas Sugiono.
Dampak dan Pertimbangan Sistem Pemilihan
Usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah ini memunculkan berbagai pertimbangan mendalam. Di satu sisi, pemilihan langsung oleh rakyat dianggap sebagai representasi paling murni dari kedaulatan rakyat dan memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah terpilih. Rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka.
Namun, di sisi lain, isu efisiensi anggaran dan biaya politik yang tinggi menjadi perhatian serius. Biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang mencapai puluhan triliun rupiah tentu menjadi beban APBD yang signifikan. Selain itu, biaya kampanye yang sangat besar seringkali menciptakan oligarki politik, di mana hanya calon dengan dukungan finansial yang kuat yang memiliki peluang besar untuk terpilih, mengesampingkan kandidat potensial yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sebagaimana diusulkan oleh Gerindra, berpotensi mengurangi beban anggaran negara dan partai politik. Proses penjaringan dan pemilihan yang dilakukan oleh anggota dewan yang terpilih juga dapat dianggap lebih terukur dan terkontrol. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran baru terkait praktik politik uang di tingkat DPRD, potensi oligarki di kalangan anggota dewan, serta berkurangnya partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
Keputusan final mengenai sistem pemilihan kepala daerah akan sangat bergantung pada bagaimana partai-partai politik, pemerintah, dan masyarakat dapat mencapai konsensus. Kajian yang dilakukan oleh PKS dan sikap dukungan dari Gerindra menjadi bagian dari dinamika politik yang akan terus berkembang dalam upaya mencari sistem terbaik bagi demokrasi Indonesia.
