Krisis Mandat di PBNU: Memahami Konflik Melalui Lensa Teori Agensi dan Kepentingan Diri yang Terbatas
Belakangan ini, warga Nahdlatul Ulama (NU) tengah diramaikan oleh dinamika internal yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik yang muncul kerap disederhanakan menjadi pertarungan faksi, seolah hanya berkisar pada pertanyaan “siapa melawan siapa?”, “siapa yang menang?”, dan “siapa yang kalah?”. Meskipun pembacaan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun ia terlampau dangkal jika hanya berhenti pada aspek menang-kalah semata.
Dalam kerangka pandang teori agensi (agency theory), gejolak yang terjadi di internal PBNU lebih tepat diinterpretasikan sebagai sebuah “krisis mandat”. Krisis ini terjadi ketika pihak pemberi mandat (principal) merasa bahwa pihak pemegang mandat (agent) tidak lagi sejalan dengan kehendak serta aspirasi mereka.
Teori Agensi: Relasi Pemberi dan Pemegang Mandat
Teori agensi memandang organisasi sebagai sebuah relasi kontraktual antara principal dan agent. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan principal sebagai pihak yang memberikan mandat atau kepercayaan, sementara agent adalah pihak yang dipercaya untuk menjalankan mandat tersebut.
Dalam konteks PBNU, konsep principal menjadi lebih kompleks karena tidak tunggal, melainkan bersifat multi-principal. Pihak-pihak yang berperan sebagai principal meliputi:
* Forum Formal: Seperti Muktamar yang bertugas merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
* Syuriah: Pemimpin tertinggi yang terdiri dari para Rais (ketua) sebagai otoritas penjaga garis normatif NU.
* Kaum Nahdliyin: Seluruh warga NU yang menjadi sumber legitimasi sosial organisasi.
Sementara itu, Tanfidziyah, yang terdiri dari ketua umum beserta jajaran pengurus harian, bertindak sebagai agent. Mereka memiliki mandat untuk menjalankan kebijakan dan program organisasi yang telah ditetapkan oleh para principal. Dalam situasi multi-principal seperti ini, ketegangan kerap muncul, baik antar sesama principal maupun antara principal dengan agent.
Gejala Masalah Agensi dan Penyimpangan Misi
Kontestasi yang tengah berlangsung di PBNU menunjukkan gejala masalah agensi yang sangat nyata. Hal ini terlihat ketika sejumlah kebijakan strategis, seperti pemecatan Ketua Umum dan penunjukan Penjabat (Pj) Ketua Umum, dinilai ditentukan secara sepihak oleh Rais ‘Aam PBNU (salah satu principal). Keputusan ini diambil tanpa melalui proses demokrasi deliberatif dan tanpa mandat kolektif dari Muktamar (principal lain), karena Ketua Umum PBNU (agent) dianggap telah menyimpang dari misi organisasi (mission drift).
Pada titik ini, konflik bukan lagi sekadar soal setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan tertentu, melainkan bergulir pada isu legitimasi penggunaan mandat. Pertanyaan mendasar muncul: Siapa yang memiliki hak untuk menentukan arah organisasi, dan sejauh mana diskresi para pemimpin dapat dibenarkan?
PBNU dan Paradoks Kepentingan Diri yang Terbatas (Bounded Self-interest)
Namun, memandang konflik PBNU semata-mata sebagai masalah penyimpangan mandat—konflik antara principal dan agent—akan terlalu menyederhanakan kompleksitas realitas yang ada. Di sinilah konsep kepentingan diri yang terbatas (bounded self-interest) menjadi krusial sebagai lensa analisis.
Teori bounded self-interest menolak pandangan bahwa aktor dalam organisasi semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi yang sempit. Sebaliknya, teori ini berpendapat bahwa kepentingan aktor selalu dibatasi dan dibingkai oleh norma-norma keadilan (fairness) dan timbal balik sosial (reciprocity) (Bosse & Phillips, 2016).
Dalam konteks PBNU, batasan-batasan ini dapat merujuk pada:
* Ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah.
* Loyalitas terhadap Kyai Sepuh.
* Legitimasi sosial dari kaum Nahdliyin.
* Keyakinan moral yang mendalam.
Dalam kasus PBNU, setiap kubu yang terlibat dalam konflik cenderung mengklaim bahwa tindakan mereka didasari oleh niat baik demi kemaslahatan NU dan umat. Para elit yang menjadi sorotan publik pun tidak lepas dari narasi pembenaran. Mereka meyakini bahwa kebijakan strategis tertentu merupakan langkah rasional untuk memperkuat posisi NU, baik di kancah nasional maupun global.
Di sisi lain, pihak yang melancarkan kritik juga bertindak atas nama menjaga marwah jam’iyah, kelestarian tradisi organisasi, dan kedaulatan struktural NU. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama-sama digerakkan oleh kepentingan yang mereka pandang sah secara moral.
Inilah paradoks dari bounded self-interest. Konflik yang terjadi menjadi alot bukan karena para aktor secara terang-terangan memiliki kepentingan oportunistik, melainkan karena masing-masing pihak merasa berada pada posisi etis yang paling benar. Ketika kepentingan diri dibungkus oleh legitimasi moral, proses kompromi menjadi sangat sulit, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang dipegang. Dalam situasi semacam ini, mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat rasional seringkali kalah oleh klaim-klaim moral dan simbolik.
Memulihkan Mandat dan Mengakhiri Perang Legitimasi
Krisis mandat dalam organisasi sosial-kemasyarakatan seperti PBNU tidak akan pernah terselesaikan hanya dengan seruan untuk “rukun”. Ia membutuhkan desain tata kelola yang matang yang mampu meningkatkan rasa saling percaya antar elemen organisasi.
Dari perspektif teori agensi, krisis mandat ini muncul akibat putusnya kepercayaan antara pemberi mandat/principal (Syuriah-Rais ‘Aam PBNU) kepada pemegang mandat/agent (Ketua Umum PBNU). Ketika masing-masing pihak terus-menerus saling mengklaim legitimasi di ruang publik, yang terjadi bukanlah penguatan otoritas organisasi, melainkan “perang legitimasi” yang justru menggerus kewibawaan kolektif secara perlahan.
Oleh karena itu, langkah pertama yang mutlak diperlukan adalah islah. Islah ini harus diawali dengan kesediaan bersama untuk menghentikan narasi yang saling meniadakan dan menarik kembali konflik ke ruang musyawarah bersama.
Langkah kedua adalah memulihkan mandat melalui forum yang sah dan diakui oleh seluruh pihak. Dalam pandangan teori agensi, krisis mandat tidak dapat diselesaikan hanya dengan adu argumen tanpa akhir, melainkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki otoritas final.
Forum resmi organisasi, sebagaimana diatur dalam AD/ART, harus difungsikan sebagai ruang untuk mengambil keputusan, bukan sekadar menjadi ajang perpanjangan perdebatan. Melalui forum ini, mandat kepemimpinan dapat ditegaskan kembali, batas kewenangan dapat diperjelas, arah organisasi dapat dikembalikan pada kehendak kolektif jam’iyah, serta evaluasi terhadap aktor, baik principal maupun agent, yang telah menyalahi AD/ART organisasi dan melakukan penyimpangan dari misi organisasi dapat dilakukan.
Membangun Tata Kelola Pasca Krisis
Langkah selanjutnya adalah membangun tata kelola pasca krisis. Konflik PBNU juga mencerminkan fenomena bounded self-interest, di mana para aktor merasa bertindak demi kepentingan organisasi, yang dibingkai oleh keyakinan moral dan upaya menjaga marwah jam’iyah.
Oleh karenanya, rekonsiliasi perlu diikuti dengan pembenahan tata kelola yang lebih transparan dan deliberatif. Ini mencakup pembatasan diskresi dalam pengambilan keputusan strategis serta penguatan mekanisme koreksi internal.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, krisis mandat tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat kedewasaan organisasi. Hal ini penting agar PBNU tidak lagi mereduksi wibawanya sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Ke depannya, PBNU perlu menjadikan konflik ini sebagai momentum refleksi institusional. Ini bukan sekadar tentang mencari siapa yang benar atau salah, melainkan tentang memperkuat kembali relasi mandat antara principal dan agent dengan membangun tata kelola yang baik dan jelas. Tanpa pembenahan tata kelola yang substansial, konflik serupa akan terus berulang, terlepas dari siapa pun figur yang memimpin.
