SURABAYA – Maraknya aksi perang sarung yang terjadi di bulan Ramadan, membuat sebagian besar warga Surabaya resah. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama aparat keamanan, khususnya kepolisian, didesak untuk mengambil langkah tegas guna mencegah potensi kekerasan yang dapat timbul dari fenomena tersebut.
Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, menyoroti bahwa perang sarung yang awalnya sekadar permainan khas Ramadan kini berkembang menjadi aksi berbahaya. Ia menegaskan perlunya intervensi pemerintah dan aparat keamanan agar aksi ini tidak berujung pada tindakan kriminal.
“Permainan ini seharusnya menjadi bagian dari tradisi, tetapi faktanya justru semakin meresahkan. Bahkan, dalam beberapa kejadian ditemukan senjata tajam yang diselipkan di dalam sarung, sehingga meningkatkan risiko bentrokan yang lebih serius,” ujar Lilik, Rabu (12/3/2025).
Lilik menekankan bahwa jika perang sarung telah mengarah pada aksi kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat, maka perlu ada tindakan nyata dari aparat dan Pemkot Surabaya. Upaya pencegahan, seperti patroli rutin dan sosialisasi ke masyarakat, harus segera dilakukan sebelum situasi semakin tidak terkendali.
“Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ibadah. Sangat disayangkan jika anak-anak muda justru mengisi waktu sahur dengan aksi tawuran terselubung seperti ini. Lebih baik mengalihkan energi mereka ke kegiatan positif, seperti sahur bersama, lomba islami, atau diskusi keagamaan,” tambah politikus PKS itu.
Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik juga mendorong Pemkot Surabaya untuk memberlakukan aturan yang jelas guna mencegah perang sarung berubah menjadi aksi brutal. Menurutnya, sanksi tegas bagi para pelaku sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Pemkot harus tegas dalam menindak pelaku perang sarung yang berujung pada kekerasan. Selain sanksi, perlu juga kebijakan khusus selama Ramadan agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lilik mengajak peran serta ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. Ia menilai larangan semata tidak cukup, sehingga perlu ada alternatif kegiatan yang lebih bermanfaat bagi mereka.
“Kami berharap para ulama dan tokoh masyarakat ikut berkontribusi dalam mengarahkan tradisi ini ke jalur yang lebih baik. Bukan hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi berupa kegiatan positif yang bisa menjadi pengganti perang sarung,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut menanggapi fenomena ini dengan serius. Ia mengaku geram dengan maraknya perang sarung yang mencoreng kesucian bulan Ramadan. Pemkot Surabaya pun tidak tinggal diam dan telah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya serta TNI untuk memperketat patroli keamanan di daerah-daerah rawan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk menggelar patroli dan razia di titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi perang sarung,” ungkap Eri dalam keterangannya di Balai Kota Surabaya.
Eri juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mencegah aksi tersebut. Menurutnya, dukungan dari warga tidak harus dalam bentuk materi, tetapi bisa berupa pemikiran, tenaga, atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Sebagai bentuk efek jera, Pemkot Surabaya juga akan menerapkan sanksi unik bagi anak-anak yang kedapatan terlibat perang sarung. Mereka diwajibkan untuk merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta melakukan kunjungan ke makam.
“Kami ingin memberikan pelajaran yang lebih bermakna kepada mereka, sehingga mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan bisa berdampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain,” tegas Eri.
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, Pemkot Surabaya berharap aksi perang sarung dapat ditekan dan suasana Ramadan di kota ini tetap kondusif serta penuh dengan nilai-nilai ibadah.
