Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga Kunci Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera
Aceh – Upaya percepatan pemulihan infrastruktur dan pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera menjadi sorotan utama. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan harapan besar agar proses ini dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi yang solid antarlembaga. Harapan ini mengemuka saat Muzakir Manaf menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.
Dalam forum tersebut, Muzakir Manaf menekankan urgensi dari rapat koordinasi ini. Beliau berharap agar pertemuan tersebut mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan. Fokus utama yang disorot meliputi percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak, percepatan penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, penguatan perlindungan sosial bagi para penyintas, serta kejelasan mengenai skema pendanaan dan pembagian peran yang terintegrasi antarpihak yang terlibat.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret, terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara, hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarpihak secara terintegrasi,” ujar Muzakir Manaf dalam rapat yang berlangsung pada hari Selasa tersebut.
Momentum Strategis untuk Sinergi Pemulihan
Gubernur Aceh menegaskan bahwa rapat koordinasi semacam ini harus menjadi sebuah momentum strategis. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam proses pemulihan. Dengan penyatuan langkah ini, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan yang terpenting, berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang terdampak.
“Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, dan juga lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran dan berkeadilan,” jelas Muzakir Manaf.
Rapat Koordinasi Intensif DPR RI
Sebelumnya, DPR RI memang telah menginisiasi penyelenggaraan rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak kunci, termasuk kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah di wilayah terdampak. Rapat yang digelar di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025, ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Beliau didampingi oleh dua wakil ketua DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, menunjukkan tingkat prioritas yang diberikan oleh parlemen terhadap isu pemulihan bencana ini.
Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan menjadi bukti keseriusan dalam mengatasi dampak bencana. Sejumlah kepala daerah turut hadir, menunjukkan komitmen mereka dalam proses pemulihan di wilayah masing-masing. Di antaranya adalah Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, para wakil gubernur, serta para bupati dan wakil bupati dari daerah-daerah yang secara langsung terdampak oleh bencana.
Tidak hanya perwakilan pemerintah daerah, rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat negara yang memiliki mandat dan kewenangan dalam penanganan bencana dan pemulihan. Daftar pejabat yang hadir mencakup Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial beserta Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.
Memperkuat Koordinasi untuk Efektivitas dan Efisiensi
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa rapat ini secara khusus difasilitasi oleh DPR RI dengan tujuan utama untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pemulihan pascabencana. Beliau menyampaikan bahwa proses pemulihan pascabencana merupakan sebuah upaya kolektif yang memerlukan koordinasi yang solid, mengingat banyaknya pihak yang telah terlibat sejak tahap awal penanganan darurat bencana.
“Khusus pada hari ini, pertemuan sengaja diadakan dan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pascabencana,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.
Beliau menambahkan, “Kita menyadari bahwa setelah penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, Polri, Pemda, dan relawan telah bekerja keras, sehingga dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani.”
Sufmi Dasco Ahmad juga secara tegas menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, DPR, serta badan usaha milik negara (BUMN). Sinergi ini krusial agar seluruh upaya pemulihan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan memfokuskan tindakan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan menghindari tumpang tindih program atau kegiatan yang dapat merugikan upaya pemulihan secara keseluruhan.
“Perlu adanya sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, DPR, serta BUMN untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan tindakan agar efisien dari sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” tegas Dasco.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terarah, terukur, dan memberikan dampak positif yang maksimal.
