Pertanyaan publik mengenai status Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia terus mengemuka, terutama seiring dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menegaskan bahwa hingga saat ini, Jakarta masih memegang status resminya sebagai ibu kota negara.
“Masih, masih ibu kota negara, masih kok,” ujar Pramono dalam sebuah podcast yang dikutip pada Selasa, 30 Desember.
Penjelasan lebih lanjut dari Pramono mengungkapkan bahwa status ibu kota Jakarta belum beralih sepenuhnya karena Keputusan Presiden (Kepres) mengenai pemindahan ibu kota belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, yang kala itu menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. “Kan perpresnya enggak ditandatangani, sehingga peralihan belum terjadi. Yang jelas saya dulu mempersiapkan peralihannya (saat menjabat Seskab) tapi sampai saat ini belum ditandatangani,” jelasnya.
Sebelumnya, pada 24 September 2025, Pramono Anung juga telah menyatakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara, meskipun Presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Tahapan Peralihan Ibu Kota dan Peran Jakarta
Pramono Anung memprediksi bahwa pada tahun 2028, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif kemungkinan besar akan mulai beroperasi di IKN. Namun, ia juga menekankan bahwa aktivitas bisnis dan sebagian besar administrasi pemerintahan akan tetap berlangsung di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan ibu kota akan dilakukan secara bertahap dan tidak serta merta menghentikan seluruh aktivitas di Jakarta.
Oleh karena itu, Pramono meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bersiap menghadapi perubahan ini. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyesuaian infrastruktur hingga penataan ulang fungsi-fungsi pemerintahan dan bisnis.
Jakarta Tetap Ibu Kota dengan Identitas Budaya Betawi
Menariknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan bahwa Jakarta tidak hanya tetap menjadi ibu kota negara, tetapi juga diarahkan untuk berkembang menjadi kota global yang inklusif. Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah penguatan identitas budaya Betawi sebagai ciri khas utama kota ini.
“Nanti, billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” ujar Pramono, merujuk pada rencana implementasi identitas Betawi di berbagai elemen kota.
Penguatan identitas Betawi ini diharapkan akan memberikan nuansa budaya yang kental pada wajah Jakarta, sekaligus melestarikan warisan leluhur. Namun, Pramono Anung juga memastikan bahwa penguatan budaya Betawi ini tidak akan mengurangi karakter multikultural Jakarta yang telah lama terbangun. Keberagaman tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Jakarta ke depan.
Peran IKN Nusantara
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur merupakan sebuah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. IKN dirancang sebagai kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan, yang akan menjadi pusat administrasi pemerintahan dan simbol kedaulatan negara di masa depan.
Meskipun demikian, proses pemindahan ibu kota ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, perpindahan aparatur sipil negara, hingga penyesuaian regulasi, perlu dilakukan secara cermat.
Tantangan dan Peluang
Perubahan status Jakarta dan pembangunan IKN menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang. Bagi Jakarta, tantangan utamanya adalah bagaimana bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global yang tetap memiliki identitas kuat, sembari mengelola sisa-sisa fungsi pemerintahan yang masih ada. Peluangnya adalah untuk lebih fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pelestarian budaya.
Sementara itu, IKN dihadapkan pada tantangan untuk membangun sebuah kota baru dari nol, yang harus mampu menampung jutaan penduduk dan menjadi pusat pemerintahan yang efisien. Peluangnya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang benar-benar mencerminkan visi Indonesia emas di masa depan, dengan teknologi canggih dan lingkungan yang lestari.
Pada akhirnya, peralihan status ibu kota ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan sebuah proses transformasi besar yang akan membentuk wajah Indonesia di dekade-dekade mendatang. Jakarta akan terus berperan penting dalam lanskap nasional, sementara IKN akan menjadi mercusuar baru bagi kemajuan bangsa.
