Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan keras dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat. PUSAko secara tegas menyatakan sikap penolakan terhadap usulan yang dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Penolakan Tegas PUSAko terhadap Pilkada Lewat DPRD
Direktur PUSAko Fakultas Hukum UNAND, Charles Simabura, dalam keterangannya di Kota Padang, Sabtu, menegaskan bahwa pihaknya menolak secara tegas wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini didasarkan pada enam poin penting yang dirangkum oleh PUSAko.
Enam Poin Utama Penolakan PUSAko
Mempertahankan Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Demokrasi
PUSAko menekankan pentingnya mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan implementasi konkret dari kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung dianggap sebagai wujud paling murni dari partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka.Menolak Dalih Efisiensi Anggaran
PUSAko menolak argumen yang menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mencabut hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk proses demokrasi, termasuk Pilkada langsung, dipandang sebagai investasi penting untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas kepemimpinan daerah. Mengorbankan hak demokrasi demi penghematan anggaran dinilai sebagai langkah yang keliru dan merugikan.Mendorong Reformasi Sistem Politik Menyeluruh
Alih-alih mengembalikan sistem lama, PUSAko mendorong adanya reformasi sistem politik secara menyeluruh. Fokus utama reformasi ini adalah perbaikan tata kelola internal partai politik, demokratisasi proses pencalonan, penguatan sistem kaderisasi berjenjang, dan desentralisasi struktur partai. Tujuannya adalah agar partai politik menjadi lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat di daerah dan mampu mencetak pemimpin yang berkualitas melalui proses yang transparan dan akuntabel.Penguatan Penyelenggaraan Pilkada Langsung
PUSAko juga mendorong upaya penguatan penyelenggaraan Pilkada langsung. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas para penyelenggara pemilu, penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik politik uang, penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran pemilu, serta peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Pilkada langsung diharapkan dapat berjalan lebih bersih, adil, dan demokratis.Menjaga Legitimasi Demokratis dan Checks and Balances
PUSAko meminta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa DPRD dan kepala daerah tetap memiliki legitimasi demokratis yang setara, yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat akan menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan akuntabel.Pembelajaran dari Sejarah
Secara historis, PUSAko mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD telah terbukti melahirkan praktik korupsi yang sistemik, politik transaksional yang merusak, serta lemahnya akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat. Pengalaman masa lalu ini menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh dilupakan dalam merumuskan kebijakan pemilihan kepala daerah di masa depan.
Desakan Revisi Undang-Undang
Menindaklanjuti poin-poin di atas, PUSAko mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi ini diharapkan dapat mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan tetap mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Selain itu, revisi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa desain pemilu serentak nasional dan daerah yang terpisah dapat terlaksana dengan baik mulai tahun 2029.
