Banjir Landa Kalimantan Selatan, Ribuan Rumah Terendam dan Bantuan Tunai Disalurkan
BANJARBARU – Wilayah Kalimantan Selatan kembali dilanda musibah banjir yang merendam ribuan rumah warga. Sejumlah kabupaten tercatat terdampak paling parah, termasuk Kabupaten Banjar. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, segera bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Program bantuan berupa uang tunai menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabanjir kali ini. Di wilayah Martapura Barat dan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, setiap rumah yang terendam banjir dijanjikan menerima santunan sebesar Rp300 ribu. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi warga yang kehilangan sebagian atau seluruh harta benda mereka akibat bencana.
Dampak Luas dan Data Penerima Bantuan
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, dampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk sangat memprihatinkan. Sebanyak 11.902 rumah yang tersebar di 17 desa telah teridentifikasi sebagai penerima bantuan uang tunai. Sementara itu, di Kecamatan Martapura Barat, data BPBD mencatat 5.745 rumah dari 13 desa juga terdampak dan berhak menerima bantuan serupa dari Gubernur.
Proses penyaluran bantuan uang tunai ini telah dimulai sejak Sabtu, 17 Januari 2026. Gubernur Muhidin secara langsung meninjau lokasi banjir dan memberikan instruksi kepada tim gabungan yang bertugas untuk memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Kehadiran Gubernur di lapangan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani musibah ini dan memberikan dukungan moral kepada para korban.
Sumber Dana Bantuan: Swadaya dan Kepedulian Swasta
Menariknya, bantuan uang tunai yang disalurkan untuk dua kecamatan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah. Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan gabungan dari bantuan pribadi dirinya, serta kontribusi dari dua perusahaan swasta besar, yaitu PT Adaro dan PT Balangan Coal.
“Jadi hari ini kita bagikan bantuan, bukan sembako, tetapi bantuan uang tunai sebesar Rp300 ribu per rumah. Bantuan ini berasal dari PT Adaro, PT Balangan Coal, dan bantuan pribadi dari Haji Muhidin sebagai Gubernur, bukan dari pemerintah,” tegas Gubernur Muhidin pada Sabtu, 17 Januari 2026, saat ditemui di salah satu lokasi penyaluran bantuan.
Langkah penggalangan dana dari sektor swasta ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi bencana alam. Kolaborasi semacam ini sangat krusial untuk memperluas jangkauan bantuan dan memastikan penanganan yang lebih efektif.
Perluasan Program Bantuan ke Wilayah Lain
Hingga saat ini, tercatat sekitar 22.000 rumah di seluruh Kalimantan Selatan telah mendaftar dan akan menerima bantuan uang tunai. Gubernur Muhidin menginformasikan bahwa proses pendaftaran bantuan telah ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang ada dapat didistribusikan secara merata terlebih dahulu kepada para penerima yang terdata.
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menyatakan bahwa bantuan uang tunai ini tidak hanya terbatas di Kabupaten Banjar. Rencananya, program serupa akan diperluas ke wilayah lain yang juga dilanda banjir. Beberapa daerah yang berpotensi menerima bantuan serupa antara lain Kurau di Kabupaten Tanah Laut, Nagara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kemungkinan juga di Amuntai, Hulu Sungai Selatan.
Imbauan bagi Warga yang Belum Terdaftar
Gubernur Muhidin tidak lupa mengimbau kepada seluruh warga yang rumahnya terdampak banjir namun belum terdaftar atau belum menerima bantuan untuk segera melaporkan diri. Pelaporan dapat dilakukan melalui pemerintah desa setempat kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada satupun warga yang luput dari perhatian dan bantuan pemerintah di masa sulit ini.
Penanganan banjir di Kalimantan Selatan masih terus berlanjut, dan upaya penyaluran bantuan diharapkan dapat memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat yang terdampak. Kepedulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi pascabencana.
