Pembahasan mengenai usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan oleh mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memicu berbagai perdebatan. Tidak hanya terkait dengan kebijakan fiskal negara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perilaku masyarakat dan lingkungan.
Salah satu alasan utama yang disampaikan oleh Jusuf Kalla adalah untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, subsidi energi, khususnya BBM, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan utang negara. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah dapat mengurangi beban subsidi tersebut, sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
JK menjelaskan bahwa tekanan dari lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memberi dampak signifikan terhadap APBN Indonesia. Dalam situasi ini, banyak negara memilih untuk melakukan penghematan energi guna menghindari potensi krisis dalam negeri.
Namun, JK juga memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi di tengah kenaikan harga global, maka risiko utang akan meningkat. Ia menilai bahwa utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena akan memberikan beban kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bisa memicu penolakan publik pada awalnya. Namun, berdasarkan pengalamannya selama 20 tahun, respons masyarakat sangat bergantung pada cara pemerintah menyampaikan kebijakan tersebut.
“Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan bagaimana pada tahun 2005 dan 2014, tidak ada demo karena kebijakan tersebut dijelaskan secara baik. “Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar,” tambahnya.
Selain aspek fiskal, JK juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga akan mendorong efisiensi penggunaan energi, termasuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu.
Ia juga menyentil kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang dinilai kurang efektif jika tidak diikuti dengan pengendalian penggunaan energi. Menurut JK, masyarakat cenderung tetap beraktivitas di luar rumah meskipun diberlakukan WFH.
“Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya,” katanya.
“Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam,”
“Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekend ya,” imbuh JK.
