Investor Proyek Gizi Gelar Aksi Protes di Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Kejelasan Investasi Milyaran
Jakarta – Suasana tegang menyelimuti Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2026. Sejumlah pengusaha yang mengklaim sebagai investor dalam proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi kantor tersebut. Mereka datang dengan tuntutan yang jelas: meminta kejelasan nasib investasi triliunan rupiah yang telah mereka tanamkan.
Lobi kantor BGN sempat memanas, dipenuhi luapan kekecewaan dan kemarahan para investor. Mereka mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai operasional dapur MBG yang telah mereka bangun. Kericuhan ini dipicu oleh ketidakjelasan nasib fasilitas dapur MBG yang seharusnya telah rampung dibangun sejak sekitar tujuh bulan lalu. Namun, hingga kini, fasilitas tersebut belum juga beroperasi dan terkesan dibiarkan terbengkalai.
Kondisi ini menimbulkan kerugian besar bagi para investor. Modal yang telah dikeluarkan dalam jumlah signifikan belum memberikan hasil maupun kepastian terkait kelanjutan program. Tak hanya itu, para pengusaha juga menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai masa depan program MBG pasca-penahanan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka khawatir bahwa pergantian kepemimpinan dan proses hukum yang sedang berlangsung akan berdampak pada keberlanjutan program yang menjadi dasar investasi mereka.
Sebuah video yang beredar luas dan viral di media sosial memperlihatkan suasana tegang di dalam kantor BGN.
Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah massa terlibat adu argumen dengan petugas keamanan yang berjaga. Beberapa individu tampak menyampaikan protes dengan nada tinggi, menuntut penjelasan dari pihak terkait. Situasi sempat sulit dikendalikan karena emosi para peserta aksi yang memuncak.
Salah satu momen yang paling menyita perhatian publik adalah ketika seorang pria paruh baya, yang berjalan menggunakan kruk penyangga kaki, menyampaikan keluhannya secara langsung. Dengan nada penuh emosi, pria tersebut menuntut keadilan atas dana investasi yang telah mereka keluarkan untuk membangun dapur MBG di berbagai daerah, khususnya di kawasan Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Ia menegaskan bahwa para investor telah mengorbankan modal dalam jumlah besar demi mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut. Oleh karena itu, mereka meminta negara memberikan kepastian mengenai nasib proyek yang hingga kini belum berjalan sesuai rencana.
Aksi protes ini sontak menjadi sorotan publik, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keberlanjutan program MBG, terutama terkait operasional dapur-dapur yang telah selesai dibangun namun belum difungsikan hingga saat ini.
“Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah membuat dapur seharga miliaran. Sampai detik ini, tidak ada kejelasan! Kami butuh negara hadir!” ujar salah satu investor dengan nada emosional di tengah barikade petugas keamanan.
Suasana semakin memanas ketika para investor menegaskan loyalitas politik mereka demi menagih janji pertanggungjawaban dari pemerintah. Mereka menekankan bahwa kehadiran mereka murni untuk menuntut pertanggungjawaban terkait dana operasional yang seharusnya berjalan di daerah. “Kami butuh negara hadir! Kami tidak butuh kamu!” tegasnya. Di tengah keriuhan tersebut, suasana nyaris tidak terkendali akibat aksi saling dorong.
Dalam bagian video lainnya, terlihat seorang investor berbincang dengan perwakilan BGN. “Tidak bisa diubah, kami butuh profesionalisme. Bapak-bapak ini orang berpendidikan, tahu peraturan undang-undang, perubahan itu tidak bisa saat berjalan, sebelum berjalan harus dilakukan,” katanya. Ia juga berpesan kepada Komisi IX DPR RI. “Kami butuh pertanggungjawaban, Ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Kita sama-sama membela negara ini, kita orang Prabowo juga! Tapi kalau seperti ini, kami minta Pak Prabowo untuk hadir,” tegas salah satu perwakilan investor.
Skandal Dana Talangan Rp218 Miliar di Sukabumi
Di balik aksi amuk massa tersebut, sebuah sengkarut yang lebih besar ternyata terkuak di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pengusaha lokal bernama Mujazin secara terbuka mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan proyek dapur perintis MBG dengan nilai fantastis mencapai Rp218 miliar.
Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yazdi, terungkap bahwa Mujazin memegang Nota Kesepahaman (MoU) resmi tertanggal 2 September 2025 yang turut ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung. Dokumen ini menjanjikan pengalihan hak kelola 97 titik dapur perintis kepada pihak investor. Namun, alih-alih mendapatkan hak pengelolaan, uang ratusan miliar yang diserahkan Mujazin secara tunai, transfer, hingga jaminan cek tersebut disinyalir menguap.
Ironisnya, uang tersebut diduga kuat hanya dimanfaatkan oleh manajemen BGN terdahulu untuk membayar utang-utang lama pembangunan dapur tahun 2024 kepada vendor lain. “Faktanya zonk. Uang klien kami dipakai sebagai dana talang untuk membayar vendor-vendor yang membangun pada 2024. Jadi, cuma Pak Haji (Mujazin) doang sekarang yang teriak karena vendor-vendor yang lain sudah dibayar semua sama beliau,” ungkap Ahmad Yazdi dalam konferensi pers, Minggu, 7 Juni 2026.
Sengkarut ini semakin rumit setelah pucuk pimpinan BGN rontok akibat kasus hukum. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepala BGN Baru Menolak Bertanggung Jawab atas Kebijakan Lama
Menanggapi jeritan dan aksi protes para investor, Kepala BGN yang baru menjabat, Nanik S. Deyang, langsung mengambil sikap dan menolak disalahkan atas kebijakan pendahulunya. Nanik berdalih bahwa dirinya baru bergabung dengan BGN pada akhir September 2025, sehingga tidak mengetahui kesepakatan di bawah tangan yang dibuat oleh Dadan Cs. “Saya tidak tahu, kan saya baru masuk akhir September tahun 2025,” kata Nanik singkat.
Meskipun demikian, menyikapi eskalasi protes di kantornya, Nanik mengklarifikasi bahwa pihak BGN tidak berniat menghentikan operasional dapur di wilayah 3T. Ia berjanji akan segera membawa masalah regulasi dan keluhan para investor ini ke tingkat legislatif. “Bukan dihentikan dapurnya. Mereka adalah investor dapur 3T yang merasa sudah membangun tapi tidak jelas kelanjutannya. Kemarin saya dan dua wakil kepala sudah menerima pengaduannya. Nanti kita konsultasikan ke DPR dan pihak terkait untuk mencari solusinya seperti apa,” ujar Nanik, Selasa, 9 Juni 2026.
Di tengah riak protes dan isu penghentian sementara program akibat seretnya dana operasional, BGN bergerak cepat memastikan bahwa secara nasional pencairan anggaran program MBG tetap berjalan sesuai mekanisme. Namun, bagi para investor daerah yang telanjur merugi miliaran hingga ratusan miliar rupiah, janji di atas kertas tidak lagi cukup untuk meredam kekecewaan yang telanjur mendalam.
