Pentingnya Dialog dalam Sistem Demokrasi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa dialog merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna menjalankan sekaligus meningkatkan kualitas berbagai program prioritas nasional.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” ujar Qodari, Rabu (17/6).
Pernyataan tersebut disampaikan merespons atas aksi penolakan yang dilakukan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kehadiran pejabat negara dalam sebuah forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Jogjakarta, pada Senin (15/6) malam.
Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Qodari menilai, pelaksanaan kegiatan tersebut pada dasarnya telah mendapatkan dukungan dari sebagian mahasiswa dan diketahui oleh pihak kampus. Ia juga menyoroti fakta bahwa diskusi sempat berjalan dengan tertib sebelum terjadi gangguan.
“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.
Tanggapan terhadap Tuntutan Mahasiswa
Menanggapi anggapan bahwa aksi tersebut dipicu kejenuhan mahasiswa terhadap forum diskusi dan keinginan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah, Qodari menilai sikap tersebut lebih mencerminkan luapan emosi.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” tutur Qodari.
Terkait tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program itu lahir dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan persoalan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Ia menambahkan, pelaksanaan MBG juga merupakan bagian dari mandat yang diberikan masyarakat kepada Prabowo melalui pemilihan umum. Karena itu, program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus dijalankan pemerintah.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.
Kategori Ketidaksetujuan terhadap Kebijakan Pemerintah
Lebih lanjut, Qodari membedakan bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah menjadi dua kategori, yakni keberatan yang bersifat politik dan yang bersifat teknokratis. Untuk aspek politik, ruang kompromi sangat terbatas karena berkaitan langsung dengan mandat yang telah diberikan pemilih.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” beber Qodari.
Ia juga mengingatkan, dukungan mayoritas pemilih terhadap Prabowo dalam pemilu mencakup pula dukungan terhadap visi, misi, dan program-program yang ditawarkan selama masa kampanye.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” pungkasnya.
