Mendesak Pembentukan Badan Khusus Penanganan Bencana Sumatera: Pelajaran dari Aceh-Nias
Menyikapi dampak masif banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—seorang legislator senior telah menyuarakan urgensi pembentukan sebuah badan khusus yang didedikasikan untuk menangani bencana tersebut. Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap usulan awal pembentukan satuan tugas (Satgas) yang lebih spesifik, namun dinilai perlu ditingkatkan statusnya demi efektivitas penanganan jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menekankan bahwa kompleksitas dan skala kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam kali ini memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. “Kita memiliki pengalaman berharga dalam menangani dampak bencana tsunami Aceh-Nias pada tahun 2004. Namun, bencana banjir dan longsor yang disertai dengan kerusakan lingkungan berskala masif seperti yang kita saksikan sekarang, adalah tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Oleh karena itu, kehadiran badan khusus ini menjadi sangat krusial,” ujar Alex dalam sebuah pernyataan tertulis pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Latar Belakang Usulan dan Evolusi Konsep
Saran Alex ini disampaikan sebagai tanggapan atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai pembentukan Satgas Kuala. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026. Satgas Kuala ini awalnya difokuskan pada upaya pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat tumpukan lumpur di wilayah terdampak, serta upaya pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.
Namun, Alex berpendapat bahwa cakupan tugas Satgas Kuala perlu diperluas. “Kami menilai, Satgas ini layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus. Dengan demikian, tugasnya tidak hanya terbatas pada pengerukan sungai, tetapi juga mencakup penanganan dampak bencana secara lebih komprehensif, serta mampu mengatasi berbagai kendala teknis terkait kewenangan,” jelas politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Keunggulan Badan Khusus: Efisiensi Pendanaan dan Koordinasi
Salah satu keunggulan utama dari pembentukan badan khusus adalah potensi efisiensi dalam pengelolaan pendanaan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Alex memprediksi bahwa dengan adanya satu badan khusus, anggaran yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dapat dikonsolidasikan. Hal ini akan mempermudah koordinasi dan pelaporan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan. “Artinya, kita tidak perlu repot mengubah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena anggaran akan ditempatkan pada satu badan khusus yang ditunjuk,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Alex meyakini bahwa kehadiran badan khusus akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan para penyintas bencana. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara langsung dan terencana dalam upaya pemulihan pascabencana.
Mencontoh Keberhasilan BRR Aceh-Nias
Alex secara khusus menyoroti keberhasilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pascatsunami tahun 2004 sebagai model yang patut ditiru. BRR Aceh-Nias diakui secara internasional berkat kepemimpinannya yang efektif, manajemen yang transparan, dan bebas dari praktik korupsi. “Kami berharap hal serupa dapat terulang kembali dalam penanganan banjir di Sumatera ini,” harap Alex. Ia menambahkan bahwa BRR Aceh-Nias terbukti mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana, bahkan berperan dalam mengakhiri konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka.
Skala Kerusakan yang Memprihatinkan
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 3 Januari 2026, menggambarkan skala kerusakan yang cukup mengkhawatirkan di ketiga provinsi yang terdampak:
Secara Keseluruhan:
- 3.188 fasilitas pendidikan rusak.
- 803 rumah ibadah rusak.
- 215 fasilitas kesehatan rusak.
- 81 ruas jalan rusak.
- 34 jembatan rusak.
Provinsi Aceh:
- Menjadi provinsi dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar.
- 1.312 fasilitas pendidikan rusak.
- 631 rumah ibadah rusak.
- 141 fasilitas kesehatan rusak.
- 17 jembatan rusak.
- 38 ruas jalan rusak.
- Provinsi Sumatera Barat:
- 659 fasilitas pendidikan rusak.
- 150 rumah ibadah rusak.
- 7 fasilitas kesehatan rusak.
- 13 jembatan rusak.
- 31 ruas jalan rusak.
- Provinsi Sumatera Utara:
- 659 fasilitas pendidikan rusak.
- 22 rumah ibadah rusak.
- 67 fasilitas kesehatan rusak.
- 4 jembatan rusak.
- 12 ruas jalan rusak.
Dengan data kerusakan yang masif ini, pembentukan badan khusus yang terintegrasi dan memiliki kewenangan yang jelas menjadi langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan wilayah-wilayah yang terdampak bencana secara efektif dan efisien.
