.CO.ID-JAKARTA.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti masih besarnya jumlah wajib pajak (WP) yang berstatus aktif namun belum menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal.
Dari sekitar 25 juta WP yang tercatat aktif dalam sistem, sebanyak 10 juta di antaranya belum melaporkan dan membayar pajak. Hal ini menjadi perhatian utama DJP dalam menghadapi tantangan ke depan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh dari sistem administrasi Coretax yang saat ini mencatat sekitar 90 juta WP. Dari jumlah tersebut, sekitar 65 juta WP berstatus non-efektif karena tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.
“Secara umum, dari 25 juta WP yang aktif, hanya sekitar 15 juta yang melaporkan dan membayar pajak. Sisanya, yaitu 10 juta, akan kami tindak lanjuti satu per satu,” ujar Bimo dalam acara Seminar Outlook Ekonomi dan Perpajakan 2026, Selasa (20/1/2026).
Tantangan Utama DJP
Bimo menekankan bahwa kelompok 10 juta WP aktif namun belum patuh ini menjadi fokus utama DJP ke depan. Otoritas pajak akan meningkatkan pengawasan melalui beberapa metode, seperti pemadanan data, geotagging, hingga pendekatan langsung ke lapangan.
“Kita akan melakukan geotagging, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam basket kami untuk kami awasi lebih ketat,” katanya.
Selain itu, DJP juga mencermati bahwa sebagian WP sebenarnya memiliki kemauan untuk patuh, namun masih terkendala masalah teknis dan administratif. Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan WP ke kantor pelayanan pajak, terutama pada akhir 2025, untuk mengaktifkan akun dan kode otorisasi sistem Coretax.
Langkah yang Dilakukan DJP
Beberapa langkah telah dilakukan oleh DJP untuk memperkuat kepatuhan WP, antara lain:
- Pemadanan Data: DJP akan memanfaatkan data yang tersedia untuk memverifikasi keberadaan WP dan aktivitas mereka.
- Geotagging: Teknologi geotagging digunakan untuk memetakan lokasi WP dan memastikan mereka beroperasi sesuai dengan yang terdaftar.
- Pendekatan Langsung: Tim DJP akan melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan kepatuhan WP.
Meningkatkan Kesadaran WP
Selain peningkatan pengawasan, DJP juga berupaya meningkatkan kesadaran WP tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Beberapa program edukasi dan sosialisasi telah diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada WP mengenai kewajiban mereka.
Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain:
- Pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
- Penyuluhan melalui media massa dan platform digital.
- Peningkatan aksesibilitas layanan pajak agar lebih mudah diakses oleh WP.
Masa Depan Perpajakan
DJP terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan dan adil. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua WP menjalankan kewajiban mereka secara optimal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan kombinasi pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan, DJP berharap dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP dan memperkuat fondasi sistem perpajakan Indonesia.
